DKPP Putuskan Hasil Sidang Kode Etik Ketua KPU-Bawaslu DKI 7 April

Jakarta - Sidang kode etik penyelenggara pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan teradu Ketua KPU DKI Sumarno dan Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti telah usai. DKPP akan mengambil keputusan pada 7 April mendatang.

"Kita harus memutuskan apa yang terbaik berdasarkan tuduhan Anda terkait pelanggaran kode etik. Fokus kami di kode etik dalam penyelenggaraan, bukan urusan pribadi dia. Kalau pribadi dia, bodo amat," ujar Ketua DKPP sekaligus pimpinan sidang Jimly Asshiddiqie di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/4/2017).


Jimly menyebut keterangan saksi dalam sidang hari ini dan sebelumnya akan dipertimbangkan. Keterangan yang akan dipertimbangkan merupakan fakta, bukan opini saksi. Selain itu, bukti-bukti yang disampaikan dalam sidang, baik tertulis maupun lisan, juga akan dibahas.

"Nanti kita sidang lagi, bacakan keputusan, tanggal 7, hari Jumat, dengan harapan, kalau ada pelanggaran, tak boleh dibiarkan sekecil apa pun karena menyangkut kepentingan warga kita. Demikian juga kepada penyelenggaranya," tutur Jimly.

Jimly berkata maksud dari sidang ini semata-mata untuk menjaga kehormatan institusi KPU-Bawaslu DKI sebagai penyelenggara pesta demokrasi. Selain itu, pengaduan-pengaduan yang disampaikan di sidang bertujuan memperbaiki dua lembaga itu.

KPU-Bawaslu DKI dilaporkan dengan berbagai tuduhan terkait profesionalisme kerja. Isinya aduan ada yang menyebut KPU-Bawaslu condong ke paslon Ahok-Djarot, juga ada tuduhan berpihak ke Anies-Sandi. Jimly pun menganggap hal tersebut sebagai bentuk kenetralan KPU-Bawaslu DKI.

"Yang kebetulan curiga itu dua-duanya, ada kemungkinan netral. Nanti kita lihat dulu. Tujuan kita menjaga kepercayaan, bukan hanya untuk KPU, tapi kita semua," tandasnya. (gbr/erd)