Calon Komisioner KPU Ini Ungkap Masalah Pilkada di Papua Barat

Uji Calon Komisioner KPU

Calon Komisioner KPU Ini Ungkap Masalah Pilkada di Papua Barat

Aditya Mardiastuti - detikNews
Senin, 03 Apr 2017 14:26 WIB
Calon Komisioner KPU Ini Ungkap Masalah Pilkada di Papua Barat
Ilustrasi seleksi komisioner KPU / Foto: Ilustrasi: Andhika Akbarayansyah
Jakarta - Ketua KPU Papua Barat, Anmus Alkana ditanya soal permasalahan Pilkada di daerahnya saat mengikuti uji kepatutan dan kelayakan calon komisioner KPU RI di DPR. Anmus mengakui masih banyak masalah di Pilkada Papua Barat.

"Terkait Pilkada di Papua Barat terjadi pertumpahan darah, pembunuhan, kalau kita perhatikan proses pelaksanaan di sana awal sampai terjadi demikian bisa saya katakan DPT mendapat peringkat pertama yang menyebabkan terjadinya kerusuhan di TPS. Sistem data kita wajib penuhi," kata Anmus saat diuji di Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/4/2017).

Amnus juga menceritakan dia juga menjadi korban akibat kerusuhan karena jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dia mengusulkan KPU wajib memutakhirkan data meski tidak ada pemilihan yang berlangsung.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kepala saya tidak normal, kepala saya pernah dibacok di Maybrat ada data namanya, data siluman," katanya.

"Proses DPT basis data perlu dilihat dengan baik. Data pemilu berkelanjutan perlu memperbaharui data untuk lebih baik," sambung Anmus.

Permasalahan lain di daerahnya terkait soal proses sosialisasi kepada warga. Alasannya akses lokasi dan sulitnya jaringan komunikasi.

"Jaringan komunikasi di sana terbatas sehingga ketika kita melakukan sosialisasi tentang peraturan, ada perubahan aturan, mereka sudah memegang ucapan kita pertama. Sehingga mereka mengatakan selalu berubah-ubah," jelas dia.

Jika terpilih menjadi komisioner KPU, Anmus berencana membangun komunikasi dengan pihak berwenang terkait ketersediaan jaringan internet di wilayahnya. Dia juga bakal meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai tenaga penyelenggara pemilu.

"Itu pada prinsipnya itu mungkin sampai provinsi atau kabupaten yang dimekarkan kenapa daerah pedalaman yang baru dilebarkan rata-rata tidak tersedia jaringan, sehingga saya berpikir kita harus komunikasi instansi terkait Kominfo, akses internet ini sampai tingkat bawah. Tenaga pengelola, kapasitas SDM perlu kita tingkatkan, kembali lagi pegawainya itu yang kita rasa perlu tenaganya," urainya.

Di akhir paparannya dia menyebut salah satu alasannya layak dipilih karena mewakili Indonesia timur. Selain itu dia juga pernah berprestasi sebagai penyelenggara pemilu terbaik tingkat kabupaten Maybrath 2011.

"Saya memiliki kemampuan, saya bagian kesatuan keterwakilan Indonesia timur. Saya juga berprestasi sebagai penyelenggara terbaik tingkat kabupaten pada 2011," ucapnya. (ams/imk)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads