Sepakat dengan Fahri Hamzah, cawagub Sandiaga Uno mengkritik kebijakan Ahok dalam menggunakan dana CSR dan kontribusi tambahan. Bahkan dia mengaku sudah mengingatkan hal tersebut jauh sebelum kontestasi Pilkada DKI.
"Ini pertama kali saya angkat dulu jauh sebelum kontestasi (pilgub) dan tahap sekarang. Bahwa dana CSR yang digunakan untuk membangun sebagai kompensasi daripada kebijakan itu harus ada oversite," ucap Sandiaga di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Jumat (31/3/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pelibatan masyarakat dalam mengambil kebijakan diperlukan agar tak ada penyalahgunaan, termasuk soal dana kontribusi tambahan untuk izin koefisien luas bangunan (KLB).
"Ini sudah terjadi, tapi kami bicara ke depannya dan akan melibatkan publik supaya tidak ada penyalahgunaan, tidak ada kekhawatiran, dan tidak di utilisasi demi kepentingan rakyat," paparnya.
Menurut Sandiaga, DPR ikut mengawasi hal itu. Tapi di sisi lain, ujarnya, masyarakat juga akan dilibatkan.
"Masyarakat bisa juga mengawasi ini. Dana yang dihasilkan dari benda KLB ada dampaknya, misal gedung lebih tinggi, kan ada beban lingkungan, beban kepada masyarakat. Jadi seyogianya juga ikut dilibatkan meski sudah terwakili oleh DPR," tutupnya.
Sebelumnya, Fahri mengkritik konsep Ahok soal pembiayaan proyek infrastruktur yang bersumber di luar APBD. Fahri menyebut dana kontribusi yang dikenakan Pemprov DKI kepada pengembang itu sebagai dana nonbujeter.
"Baru nonton debat #PilgubDKI (Mata Najwa) di tengah kemacetan jalan tadi. Wah bahaya konsep Basuki soal pembiayaan #NonBudgeter," kata Fahri melalui akun Twitter-nya, @fahrihamzah, yang dikutip detikcom, Kamis (30/3) (adf/erd)