Mendes: Jumlah BUMDes Kini 18.000, Naik Luar Biasa

Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes) Eko Putro Sandjojo mengatakan jumlah badan usaha milik desa (BUMDes) naik signifikan. Terkait dengan hal tersebut, Mendes telah melakukan upaya terus memaksimalkan BUMDes di setiap daerah.

"Jumlah BUMDes tahun ini naik dari 2.000 ke 18.000 itu naiknya luar biasa, cuma kita agak kewalahan juga melakukan pendampingan di 18.000 itu," kata Eko saat sarapan pagi bersama jurnalis di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Jl TMP, Kalibata, Jumat, (31/3/2017).

Eko mengatakan saat ini pihaknya dibantu oleh sejumlah pihak, di antaranya bank. Meski begitu, menurut Eko, pengucuran dana BUMDes belum cukup lantaran kuota pendampingan juga belum cukup.

"Kami dibantu sama BNI, mereka melakukan pelatihan di 1.500 BUMDes per tahun karena kapasitasnya hanya 1.500, sementara jumlah desa hampir 75.000. Kalau satu tahun 1.500, berapa puluh tahun. Makanya kita buat holding, tujuannya akselerasi karena ada pendampingan sehingga setiap desa mendapatkan pendampingan," kata Eko.

Selain itu, menurut Eko, upaya pendampingan menjadi moral hazard bagi para pengelola di desa karena besarnya jumlah dana yang diberikan. Dia juga mengungkapkan pendampingan tersebut sebagai kontrol pemerintah agar dana yang dihasilkan dapat kembali ke desa.

"Karena kita lihat di beberapa daerah BUMDes bekerja sama dengan swasta hampir 90 persen diambil swasta, BUMDes cuma dapat 10 persen saja. Kalau negara punya 51 persen, negara bisa kontrol, dan keuntungan negara dikembalikan lagi ke desa untuk pembangunan desa. Koperasi juga kita kembangkan dengan adanya BUMDes, penyaluran melalui koperasi, jadi BUMDes-nya jalan, koperasi juga jalan," ucapnya.

Eko menjelaskan program pendampingan sudah jadi. Pihaknya bekerja sama dengan beberapa bank negara untuk melancarkan program tersebut.

"Holding udah jadi, kita sudah buat pilot project, di lima provinsi di Jawa dari Jawa timur BRI, Jateng-Jogja BNI, Jawa Barat Mandiri, Banten BTN," ujarnya.

Sementara ini, Eko fokus menerapkan program BUMDes di Pulau Jawa. Menurutnya, Jawa merupakan lokasi yang siap dan bisa dijadikan contoh nantinya.

"Di Jawa jadi dulu, karena lebih siap dan kantong kemiskinan di Indonesia itu yang banyak di Jawa karena mayoritas penduduk ada di Jawa," tuturnya.

Eko berharap BUMDes bisa menjembatani industri kecil dan industri besar. "Ini sukses di Korea, Thailand, di China, kita akan terapkan di sini," katanya. (rvk/imk)