DetikNews
Kamis 30 Maret 2017, 23:05 WIB

Saat Komisi II Mati-matian Bela Ketua Bawaslu

Elza Astari Retaduari - detikNews
Saat Komisi II Mati-matian Bela Ketua Bawaslu Foto: Elza Astari Retaduari/detikcom
Jakarta - Topik rapat Komisi II DPR dengan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Komisioner KPU-Bawaslu banyak terfokus pada Ketua Bawaslu Muhammad, yang tidak lolos seleksi. Di rapat dengar pendapat umum (RDPU) hari ini, hampir semua anggota Komisi II mencecar tim Pansel.

RDPU di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/3/2017), digelar sebagai persiapan fit and proper test bagi calon anggota KPU-Bawaslu. Salah satu pembahasan yang mencolok adalah soal Ketua Bawaslu Muhammad yang mendaftar sebagai calon komisioner KPU namun Pansel tidak meloloskannya.

"Mengapa semua Bawaslu tidak terpilih, ini seperti menghakimi, padahal selama bermitra di Komisi II, Bawaslu pekerjaannya baik. Di tahap mana Prof Muhammad tidak lolos?" ujar anggota Komisi II dari Fraksi PAN Yandri Susanto saat RDPU.

Hal senada disampaikan oleh anggota Komisi II, Arteria Dahlan, yang dalam RDPU terlihat banyak memberikan kritik kepada tim Pansel. Bahkan politikus PDIP ini meminta Pansel membuka hasil seleksi terhadap Muhammad, termasuk skor yang didapatnya.

"Kita sudah sepakat tidak ada rapat tertutup walaupun menyebut nama. Tolong dijelaskan yang namanya Muhammad nilainya berapa. Saya hanya mau katakan Timsel gagal, hasilnya kita tolak, hanya karena budi baik Mendagri, DPR mengalah. Jangan coba mendesak DPR untuk memilih 7 dan 5 orang. Ini karena kapoksi sudah rapat dengan Mendagri saja," bebernya.

"Perlu ada compare yang lulus atau tidak lulus. Ranking Muhammad berapa dibandingkan dengan skor yang lolos," timpal salah seorang anggota DPR lainnya.

Namun pimpinan rapat, Fandi Utomo, tidak setuju dengan permintaan koleganya itu. Soal dibukanya data terhadap calon-calon, dia memang sepakat. Hanya saja, menurutnya, itu boleh dilakukan pada rapat tertutup.

"Karena ini menyangkut nama orang, kita buat ini sesi tertutup. Mungkin perlu membuka data psikologinya, ranking. (Kalau terbuka) tidak boleh. Data kesehatan dan psikologi orang tidak boleh, dokter saja tidak boleh. Ini ada konsekuensi hukumnya," kata Fandi.

Kemudian anggota Komisi II, Zulkifli Anwar, menyebut adanya isu yang beredar mengenai alasan mengapa semua anggota Bawaslu yang mendaftar lagi tidak masuk, sementara seluruh anggota KPU yang ikut seleksi lolos semua. Dia menuding Pansel tidak meloloskan 5 anggota Bawaslu yang mendaftar karena Bawaslu tidak ikut menggugat Komisi II seperti yang dilakukan KPU.

"Isunya harus diluruskan, Pansel apa ada kepentingan di sini. Entah Pansel ada yang menyutradarai seluruhnya. KPU lalu 7, yang mendaftar 5, lolos semua. Isunya karena yang 5 berani melawan Komisi II, bahwa Bawaslu tidak mengikuti judicial review. Mereka diluluskan karena mereka berani melawan Komisi II," tutur Zulkifli.

Lima komisioner Bawaslu yang ikut seleksi adalah Muhammad, Nelson Simanjuntak, Daniel Zuchron, Nasrullah, dan Endang Wihdatiningtyas. Tiga pertama mendaftar sebagai anggota KPU, sementara Nasrullah dan Endang kembali mendaftar sebagai komisioner Bawaslu.

Wakil Ketua Pansel KPU-Bawaslu Ramlan Surbakti membantah isu yang disebutkan oleh Zulkifli. Dia juga menyatakan tim Pansel dalam melakukan seleksi sudah sangat objektif dan menilai semua calon berdasarkan kompetensi yang dimiliki sesuai kriteria pada undang-undang.

"Untuk yang ditanyakan Pak Zul, itu gosip saja, tidak ada seperti itu. Bagi saya pribadi, tidak ada masalah sedikit pun, Muhammad mahasiswa saya, saya kenal banyak. Kami tidak bisa membuka data yang kami miliki. Data yang kami terima dari instansi lain juga ditegaskan hanya untuk kepentingan kami," ucap Ramlan menjawab pertanyaan anggota Komisi II.

Arteria langsung menimpali pernyataan Ramlan. "Ini sudah ada permintaan dari yang bersangkutan, Muhammad bersedia untuk datanya dibuka semua," tukasnya.

Permintaan Arteria itu tidak ditanggapi Pansel. Dia hanya memastikan tidak ada pilih kasih antara seleksi terhadap anggota KPU dan Bawaslu pada proses seleksi yang telah dilakukan.

"Anggota Bawaslu, dulu saya ketua timselnya. Itu kami juga yang memilih. Intinya, ketika kami menyerahkan tugas ini, sudah sepenuhnya berdasarkan UU," sebut Ramlan.

Dalam koreksi jawaban esai pelamar calon komisioner KPU-Bawaslu, Pansel mempertanyakan sejumlah elemen, khususnya akademisi. Hal tersebut juga dipersoalkan anggota Komisi II.

"Mengapa meminta dari luar? Ini check and counter check, memang yang menilai para akademisi. Tetapi, berdasarkan kisi-kisi jawaban yang kita siapkan, mengapa 3 orang menilai untuk 1 jawaban? Itu untuk menjamin objektivitas," Ramlan menerangkan.

Hal senada disampaikan oleh anggota Pansel, Betti Alisjahbana, yang hadir dalam rapat. Dia mengatakan tim Pansel tidak akan melakukan tindakan yang bisa meruntuhkan integritas mereka. Anggota Pansel memang mayoritas datang dari kelompok akademisi.

"Ada 500 lebih pelamar, tidak mungkin kami memeriksa semua esai. Kalau multiple choices, kami yang periksa. Kami punya reputasi, kami tahu konsekuensinya panjang, tidak mungkin kami mengorbankan hanya karena hal-hal seperti ini," tegas Betti.

Selain soal Muhammad, anggota Komisi II juga menyoroti soal Ketua Pansel Saldi Isra. Henry Yosodiningrat dari Fraksi PDIP mempertanyakan status Saldi sebagai komisaris salah satu BUMN dan tindakannya yang menjadi saksi ahli pada sidang Mahkamah Konstitusi. Saldi sendiri dalam RDPU ini tidak hadir karena tengah berada di luar negeri.

"Apakah ini sepengetahuan Timsel? Karena secara etika ini tidak boleh. Sebagai orang yang mendapat gaji karena komisaris di BUMN dan juga ahli di MK," tanya Henry.

Pertanyaan tersebut dijawab oleh anggota Pansel, Profesor Harjono. Selain menjawab soal itu, dia menyatakan pendapat pribadinya atas cecaran yang dilakukan Komisi II DPR terhadap Pansel.

"Kalau Saudara Saldi menjadi saksi ahli, saya tidak pernah tahu, di mana dan soal apa. Soal dia komisaris BUMN, saya tidak bisa menjawab itu. Berat untuk saya pribadi kalau dikatakan pembohong. Ini untuk pekerjaan, saya juga diberi kepercayaan kepada mereka yang menjadi doktor. Jadi memberi penilaian kepada mereka (calon komisioner KPU-Bawaslu) tidak sulit," tukas Harjono.

Dia juga membantah adanya pesanan dalam proses seleksi. Penilaian masing-masing anggota tim, menurut Harjono, dilakukan secara objektif dan total hasil skor merupakan gabungan dari penilaian tiap-tiap anggota.

"Saya tidak pernah merasa dipesani siapa pun, dan saya tidak pernah melakukan pesanan-pesanan kepada yang lain. Cara nilainya otonom. Kalau ada nilai besar, itu adalah kumpulan semuanya, bukan ketua yang menilai, atau bukan saya yang menilai. Kalau dikatakan itu kebohongan, itu saya tersinggung. Ini persoalan personal," ungkapnya.

Anggota Komisi II DPR juga menggarisbawahi apakah Pansel mengerti bahwa seorang komisioner KPU-Bawaslu mengerti soal sistem kepartaian secara menyeluruh. Pansel memastikan calon anggota KPU-Bawaslu tidak antipartai meski mereka adalah nonpartisan partai.
(elz/jor)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed