.webp)
Eks Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo ditanya soal Yasonna H Laoly terkait dengan dugaan bagi-bagi duit e-KTP. Hakim meminta konfirmasi Ganjar tentang adanya keterangan yang menyebutkan nama Yasonna Laoly sebagai kapoksi di Komisi II.
"Anda bilang tidak mau (uang) dan perintahkan kasih ke Yasona Laoly?" tanya hakim kepada Ganjar, yang menjadi saksi dalam persidangan perkara korupsi e-KTP, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jl Bungur Besar, Jakarta Pusat, Kamis (30/3/2017).
"Saya tidak pernah perintahkan itu," jawab Ganjar.
Dalam tanya-jawab dengan hakim, Ganjar mengaku pernah ditawari uang oleh rekan di komisinya, Mustokoweni, yang disebut sebagai 'titipan'. Tapi tawaran itu ditolak.
"Saya tidak mengetahui (bagi-bagi duit, red). Tapi pada saat di BAP, saya ditanya penyidik apakah pernah ditawari uang? (Saya jawab) pernah, oleh Bu Mustokoweni almarhumah. (Ditanya penyidik) 'Anda terima', saya jawab, 'Tidak'," ujarnya.
Ganjar juga ditanya soal adanya jatah bagi 37 anggota Komisi II terkait dengan e-KTP. Namun Ganjar mengaku tak tahu-menahu.
"Tidak tahu (bagi-bagi duit). Waktu saya baca, saya terkejut. Waktu saya baca berita-berita yang muncul, baru saya tahu, oh gini toh," tuturnya.
Karena mengaku tak tahu, Ganjar di hadapan majelis hakim tidak bisa menyebutkan nama-nama anggota Dewan yang diduga menerima duit e-KTP.
"Saya tidak tahu, siapa memberi siapa dan kapan itu saya tidak tahu. Tidak pernah dilapori," sambungnya.
Sementara itu, soal pengadaan e-KTP, Ganjar menyebut pembahasannya sesuai dengan prosedur. Pihak Kemdagri, menurut dia, memaparkan secara rinci mengenai proyek senilai Rp 5,9 triliun yang menggunakan APBN murni dengan kontrak tahun jamak (multiyears).
"Kalau secara prosedur, semua ikut prosedur," kata Ganjar saat ditanya soal ada-tidaknya keganjilan dalam pembahasan e-KTP di DPR. (fdn/dhn)
