.webp)
Tidak semua anggota pansel hadir dalam rapat bersama Komisi II. Bahkan Ketua Pansel Saldi Isra, termasuk yang tidak datang. Hanya 7 dari 11 anggota pansel yang hadir dipimpin oleh Wakil Ketua Pansel, Ramlam Surbakri. Ketidakhadiran Saldi sempat dipertanyakan oleh Komisi II DPR.
"Ini ketua timselnya tidak hadir. Maknanya kurang menghormati undangan kita. Yang perlu kita konfirmasi hari ini. Saya minta klarifikasi dulu kenapa ketua timsel nggak hadir," ujar anggota Komisi II Yandri Susanto dalam rapat di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/3/2017).
Yandri bahkan sempat mengusulkan agar rapat bersama Pansel ditunda. Pimpinan Rapat, Zainudin Amali, sempat menanyakannya kepada para anggota Komisi II yang hadir pada rapat.
"Dapat kah kita tunda atau teruskan?" tanya dia.
Mayoritas meminta agar rapat diteruskan. Ramlan lalu menjelaskan mengapa Saldi tidak bisa ikut memenuhi undangan Komisi II.
"Pak Saldi nggak bisa hadir karena sedang di Perth, mempresentasikan penelitian yang sudah direncanalan sejak lama. Irwan nggak bisa karena ada proses seleksi calon rektor UGM. Widodo di Canberra saat ini. Hamdi Muluk di Banjarmasin," ujar Ramlan.
"Karena waktu acara mereka sudah terjadwal sejak lama mohon maaf tidak bisa hadir jadi diwakili 7 orang. Dlm pengambilan keputusan tiap anggota punya kedudukan yang sama," imbuhnya.
Kepada Komisi II, Ramlan lalu menjelaskan mengenai tahapan pelaksanaan proses penyeleksian calon anggota KPU dan Bawaslu. Menurutnya, ada 326 pelamar yang masuk untuk menjadi komisioner KPU, sementara untuk Bawaslu, ada 209 orang.
"Seluruhnya 565 orang. Dulu Komisi II protes yang daftar tidak ada dari timur sekarang yang mendaftar hampir merata dan kualitasnya juga lebih baik, yang tidak lulus administrasi hanya 19 orang. Tes integritas pribadi melalui test psikologi. Seleksi pertanyaan bukan hanya secara identitas tapi juga pengalaman, serta bidang keilmuan yang menunjang informasi dan komunikasi," jelas Ramlan.
Dia juga menjelaskan, rekam jejak dari masing-masing pelamar diperiksa dan dikaji tim pansel. Dari segi integritas, kata Ramlan, pansel tidak hanya melihat dari hanya satu sumber saja. Untuk tahap pertama, ada 19 orang yang tidak lolos administrasi, dan tahap kedua ada 517 orang yang kandas.
"Kriteria independensi kita lihat dari daftar pertanyaan, laporan masyarakat, lembaga terkait terutama BIN. Kriteria kompetensi ada tes tulis dengan 3 macam soal, dibandingkan dulu tes sekarang lebih sukar. 3 macam soal tes tertulis kami undang dari pihak luar, kampus, TV dan wartawan, jadi bukan kami yang menilai, kami yang merekap," paparnya.
Masih soal integritas, pansel akan mengklarifikasi setiap ada pengaduan dari masyarakat. Untuk tes kesehatan pun pansel melakukan beberapa tahap seleksi. Pada tahap kedua, tes dilakukan dengan lebih mendetil, termasuk tes psikologi.
"Tes dilalukan di RSPAD Gatot Soebroto. ini berbeda dengan 5 tahun lalu. Semula untuk calon KPU direncanakan 28 orang saja, tapi karena kemampuan peserta melebihi kita naikan jadi 36 orang. Dan Bawaslu hanya 22 orang yang masuk tes tahap 3," urai Ramlan.
"Tahap ketiga ada tes wawancara, setiap calon dapat waktu sejam. Yang hadir punya kesempatan bertanya kepada calon, kami menunggu juga kehadiran komisi II saat wawancara terbuka. Setelah tes tahap 3 muncul 14 calon KPU dan 10 calon Bawaslu. Surat yang kami maksud kami serahkan langsung ke pimpinan. Laporan detil dari tiap calon anggota sudah kami sampaikan secara tertulis," sambungnya.
Ada tiga surat dari pansel yang disebut tidak sampai ke Komisi II DPR. Pansel juga mempertanyakan lambannya respon DPR untuk pemilihan anggota KPU-Bawaslu padahal sudah sejak lama Pansel menyerahkan hasilnya. Anggota Komisi II Arteria Dahlan menanggapi perihal itu.
"Tiga surat timsel yang tidak sampai ke Komisi II dibuka saja penyebabnya, sekalipun itu kesalahan pimpinan. Yang ada kesengajaan. Kalau memang salahnya di pimpinan komisi, sampaikan. Kalau pimpinan DPR juga disebutkan. Pansel harus responsif segingga kita tahu. Apa ada teleponan pansel ke pimpinan bahwa sudah berkirim 3 surat?" cecar Arteria.
"Surat kita sampaikan ke pimpinan DPR," jawab Ramlan. (elz/imk)
