Muhammadiyah Kian Populer Bila Amien Rais Memimpin

Yogyakarta - Di Muhammadiyah, semua warga punya hak setara. Karena itu, tidak hanya Amien Rais, Syafi'i Ma'arif atau pengurus pusat Muhammadiyah lainnya saja yang berhak bertarung dalam bursa ketua umum dalam Muktamar Muhammadiyah mendatang. Tapi bila dipimpin Amien Rais, Muhammadiyah akan kian populer.Hal itu dikatakan oleh Wakil Sekretaris PP Muhammadiyah Prof Dr H AbdulMunir Mulkan menjawab pertanyaan wartawan seusai dialog publik "KepemimpinanMuhammadiyah 2005 - 2010" di gedung Mandala Bhakti Wanitatama Jl LaksdaAdisucipto Yogyakarta, Rabu (20/4/2005)."Saya pun punya kans besar duduk menjadi ketua umum. Saya ini juga kandidatlho, apalagi Pak Amien. Tetapi semua itu tergantung kepada individu masing-masing," katanya sambil tertawa bergurau.Namun, kata Munir, ada untung dan rugi bila Amien Rais ingin kembali duduk dikursi ketua umum PP Muhammadiyah. Kerugiannya, orang lain akan menilai Muhammadiyah gagal melakukan regenerasi atau mencari pengganti dari generasiberikutnya. "Sisi positifnya bisa saja Muhammadiyah malah semakin populer karena dipimpin orang yang populer seperti Pak Amien," katanya.Dia menegaskan, masalah pencalonan ketua umum dalam muktamar mendatang semuanya diserahkan kepada muktamirin. PP Muhammadiyah tidak punya hak untuk melarang dan tidak ada aturan yang mengatur masalah seperti itu."Semua terserah muktamirin dan menurut aturan siapa pun termasuk seperti PakAmien punya hak untuk menjadi ketua dan tidak ada hambatannya," kata guru besar Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga itu.Apakah sudah ada sinyal Amien Rais akan kembali ke Muhammadiyah? "Kemarin bertemu dia juga nggak mengatakan apa-apa itu dan itu belum dibicarakan di tingkat pengurus pusat," katanya.Bagaimana dengan kemungkinan terseretnya Muhammadiyah ke dalam politik praktis atau menjadi kendaraan politik partai? Menurut Munir, saat ini orang mulai sadar bila bahwa kekuatan utama politik itu berada di gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan. Namun masalahnya bagaimana gerakan sosial kemasyarakatan itu menyadari kekuatannya kemudian menjalankan fungsi-fungsi politik tapi tidak harus menjadi partai politik."Mereka menyadari dan menjalankan peran politiknya lewat lembaga-lembagapartai dan ke depan perlu disusun konsep politik yang mangatur hubunganantara Muhammadiyah dengan lembaga-lembaga kepartaian," katanya.Ketika ditanya mengenai kepemimpinan Muhammadiyah mendatang, ia mengatakan kepemimpinan Muhammadiyah harus bersifat kolektif, karena persoalan-persoalan yang ada di masyarakat saat ini sangat plural danspesifik. Seorang ketua itu harus menguasai berbagai hal. Namun bila sudah mencakup hal-hal yang spesifik membutuhkan kemampuan yang profesional dan spesifik pula."Ini kan manusiawi sekali, tak mungkin akan dipegang oleh satu orang. Jaditak mungkin menjalankan semua fungsi itu oleh seorang saja. Dengan kata lainkepemimpinan saat ini berbeda dengan zaman pendiri Muhammadiyah KH AhmadDahlan, yang masyarakatnya masih homogen dan persoalannya tidak sekompleksseperti sekarang ini," katanya. (nrl/)