Takut Dimulyanakan, KPUD Minta Keppres Logistik Tanpa Tender

Jakarta - Mau pesan logistik buat Pilkada Juni depan, KPUD ketar-ketir. Mereka takut urusan logistik akan diubek-ubek semacam Mulyana W Kusumah. Karena itu, KPUD meminta adanya aturan khusus agar soal pengadaan logistik.Aturan itu dibutuhkan karena pemasokan logistik tidak akan dilakukan lewat tender. Tapi penunjukan langsung. Pengadaan barang tidak lewat tender karena penyelenggaraan pilkada sudah semakin dekat. Kalau pakai tender, waktunya terlalu mepet."Sudah diperhitungkan tidak bisa (lewat tender) dan kemungkinan besar akan terjadi melalui penunjukan," kata Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin.Nah, keputusan untuk melakukan penunjukan langsung inilah yang menakutkan KPUD. "Apakah nanti-nanti dampaknya tidak akan seperti KPU pusat?" kata Nazaruddin usai memimpin rapat konsolidasi KPUD di Gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakpus, Rabu (20/4/2005).Nah, dalam rapat konsolidasi itu, KPUD datang dengan usulan kepada KPU pusat agar bisa dibuat semacam peraturan atau semacam Keppres. Isi Keppres itu adalah agar proses pengadaan barang melalui penunjukan langsung dalam kasus pilkada yang semakin mendesak ini dapat dijadikan perkecualian."Gagasan ini tentu akan dibahas dalam pleno dan kemudian diputuskan dalam pleno," kata Nazar.Aturan atau Keppres itu dibutuhkan sebagai alat pengaman. ""Ya ini kan namanya zaman begini ya semua orang takut. Kita bekerja buat bangsa dan negara, kalau ujung-ujungnya masuk penjara bagaimana?" tukas Nazar.Nazar mengakui penunjukan langsung akan melahirkan kecurigaan dari publik. "Itu memang betul. Tetapi kalau pengadaannya secara tender, harinya tidak cukup. Pilkada bisa-bisa tertunda," demikian Nazaruddin. (nrl/)