Refly Harun: DPD RI Kini Terkesan Menjadi Milik Parpol

Jakarta - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) menjadi salah satu nama yang digadang-gadang menjadi calon Ketua DPD RI. Melihat hal ini, pakar hukum tata negara Refly Harun justru mempertanyakan hakikat DPD yang harusnya menjadi wakil daerah, bukan partai politik.

"Saya bukan OSO-nya, jangan lihat personal, jangan. Kita lihat visi dan misinya. Kita melihat kita sedang melakukan dua desain kelembagaan. Kalau mayoritas berasal dari satu partai politik, hakikat DPD hilang, ya nggak ada gunanya DPD," kata Refly dalam diskusi bertajuk 'Deparpolisasi DPD atau Bubarkan DPD' di Bakoel Koffie, Jakarta Pusat, Selasa (28/3/2017).

Menurut Refly, DPD sebagai lembaga wakil rakyat seharusnya tidak dicemari oleh partai-partai politik, apalagi satu partai politik tertentu. Bukan mempermasalahkan partainya atau antipartai, Refly menuturkan, parpol tidak boleh memonopoli DPD dan DPD seharusnya tidak dikuasai oleh parpol.

"Ini jadi concern saya. Kalau mayoritas kita bukan lihat Hanura-nya atau OSO-nya. DPD tidak boleh di-capture jadi satu parpol," tegas Refly.

Sudah ada 70 anggota DPD yang merapat ke Hanura, bahkan 10 di antaranya menjadi pengurus DPP Hanura. Mendengar hal ini, Refly menyatakan fungsi DPD akan menjadi percuma dan sia-sia.

Ini berarti Hanura menjadi mayoritas di DPD dan DPD secara tersirat menjadi 'milik' Hanura.

"Kalau benar sudah ada 70 anggota DPD ke Hanura, ya (Hanura) menang semua, berarti DPD ya Hanura, apa yang mau diperjuangkan?" pungkasnya.

(nth/elz)