DPP PDIP Batalkan Calon Bupati Gunung Kidul dan Semarang

Yogyakarta - Rapat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) memutuskan untuk membatalkan rekomendasi yang telah dikeluarkan kepada calon bupati Gunung Kidul dan Semarang yang diajukan PDIP menghadapi Pilkada bulan Juni mendatang. Alasannya, kedua bakal calon tersebut bermasalah."Untuk Gunung Kidul yang dibatalkan rekomendasi untuk Yoetikno, mantan Bupati Gunung Kidul. Ada dugaan dia terlibat kasus korupsi terutama masalah pengadaan kapal nelayan yang saat ini kasusnya sudah ditangani KPK," kata Pramono Anung.Pramono Anung yang juga Sekjen PDIP menyampaikan hal ini kepada wartawan usai mengadakan rapat DPP PDIP di Hotel Yogyakarta Plaza, Jalan Gejayan, Yogyakarta, Rabu (20/4/2005).Pencabutan rekomendasi DPP PDIP menurut Pramono bisa dicabut asal ada bukti yang valid. Peninjauan ulang terhadap Bupati Gunung Kidul karena adanya aspirasi masyarakat yang menyatakan keberatan, serta adanya indikasi korupsi. "Jadi kita tidak semata-mata mencalonkan saja, tetapi track record masing-masing calon kita jadikan bahan pertimbangan," katanya.Meski hasil konfercabsus telah memilih calon, namun karena ada dugaan terlibat dalam tindak pindana korupsi, maka DPP PDIP tak merekomendasikan. DPP PDIP sudah membuat aturan bahwa untuk seorang calon bupati bisa berasal dari PDIP maupun independen, dari kader maupun non kader. Dengan jaminan mereka membantu partai. Jika mereka ngemplang, itu resiko politik.Pramono menambahkan dalam Pilkada mendatang tidak ada drop-dropan untuk kepala daerah di manapun. Sementara untuk calon bupati Bantul dan Sleman, DPP PDIP telah merekomendasikan calon-calonnya. Untuk Bantul PDIP merekomendasikan Idham Samawi, sedangkan untuk calon bupati Selman dari PDIP Ibnu Subianto. Sampai saat ini ada 158 kepada daerah yang berasal dari DPP PDIP. Diharapkan dari jumlah tersebut, PDIP akan meraup keuntungan minimal 40 persen. (jon/)