.webp)
Ahok menjelaskan apa yang dia dan Djarot buat soal open governance di Jakarta. Open governance, kata Ahok, adalah upaya agar masyarakat bisa mengetahui apa yang dia lakukan untuk membangun Jakarta. Cagub DKI petahana itu menyebut bahwa open governance tujuannya adalah untuk partisipasi publik agar menghindari korupsi.
"Maksud open governance itu apa? Maksudnya ya supaya rakyat mengetahui kita lakukan apa. Sekarang kamu lihat saja, terus, open governance akan menghasilkan partisipasi publik, tujuannya apa? Untuk menghindari korupsi, supaya pelayanan bisa lebih baik. Itu sudah kami lakukan semua," ujar Ahok saat ditemui di Jalan Talang, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/3/2017).
Ahok juga mencontohkan kasus korupsi UPS (Uninterruptible Power Supply) yang pernah terungkap. Kasus tersebut, ujar Ahok, bisa diketahui karena adanya e-budgeting. E-budgeting sendiri berasal dari e-musrenbang.
"Sekarang saja sudah didata ada 29 ribu lebih laporan dari bawah. Berapa sudah diselesaikan, berapa ditolak. Sekarang kan orang perlu apapun langsung dikerjain," ucap Ahok.
"Penanganan dari qlue respons nya itu sudah makin cepat. Sudah di bawah satu hari, rata-rata sembilan jam," imbuhnya.
Tak hanya itu, untuk menambah keterbukaan dalam sistem pemerintahan di Jakarta, Ahok terus mewajibkan semua transaksi secara non tunai. Karena dari non tunai tersebut, dia bisa melihat aliran keluar-masuknya uang. Selain itu, dalam pembuatan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), Ahok menyebut bahwa dirinya juga melibatkan masyarakat.
"Kita open governance apa lagi? Supaya open governance bermanfaat kita wajibkan transaksi itu non-tunai. Arah uangnya dari mana dan ke mana jelas sekali. Bahkan kita bangun RPTRA itu libatkan masyarakat. Bisa bangun skate park, bisa (standar) internasional itu dari mereka (masyarakat) yang tentukan bukan saya. Saya nggak ngerti, saya cuma pelayan saja," papar Ahok.
Saat disinggung apakah masih kurang soal keterlibatan masyarakat, Ahok mengaku bingung. Karena menurutnya, dia sudah menerima masukan dari masyarakat dengan membuka pengaduan tiap harinya di Balai Kota. Selain itu, warga juga bisa memberikan masukan mereka lewat SMS, WhatsApp maupun qlue.
"Kalau saya nggak libatkan masyarakat, kamu lihat saja, saya ingin masyarakat kasih masukkan, bukan cuma blusukan, tiap setengah 8 pagi aku terima pengaduan masyarakat, bisa lewat WhatsApp, SMS, qlue," kata Ahok.
"Saya nggak ngerti apa yang dianggap kita nggak open governance, apa kurang open lagi?" pungkasnya. (bis/dkp)
