Soni, panggilan Sumarsono, menjelaskan, dalam good governance, ada beberapa komponen, salah satunya transparansi. Soni pun mencoba menerka mungkin yang dimaksud oleh Anies dengan open governance adalah transparansi.
"Saya luruskan dulu, yang disebut dengan good governance, bukan open governance. Good governance itu komponennya, prinsip-prinsipnya, ada 10 prinsip. Tiga paling penting adalah akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi," ujar Soni di kantor Menko Kemaritiman, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (27/3/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Soni, Jakarta adalah kota dengan tingkat transparansi paling tinggi di Indonesia. Indikator tersebut bisa dilihat dari akses kepada publik, yang dapat dengan mudah dibuka. Bukan hanya itu, rapat-rapat yang digelar juga dapat dengan mudah dilihat lewat media sosial.
"Setahu saya sebagai Dirjen Otda, melihat perkembangan daerah se-Indonesia, tidak ada daerah lain yang setransparan Jakarta. Anda bisa akses namanya Gubernur memimpin rapat saja besoknya atau hari itu bisa akses di YouTube. Saya kira sangat open. Ada keluhan juga bisa diakses lewat Qlue," ujar Soni.
"Jadi dari segi transparansi, kekaguman saya terhadap Jakarta justru sangat open," tambahnya.
Terkait pernyataan Anies, Soni menganggap hal tersebut terjadi mungkin karena kurangnya informasi saja. Soni menyebut kemungkinan informasi tentang transparansi yang ada di Jakarta belom tersosialisasikan dengan baik ke masyarakat.
"Mungkin kurang informasi saja. Barangkali, maklum, orang luar butuh informasi. Itu berarti Pemprov DKI mungkin termasuk lewat medianya belum mensosialisasikan atau sosialisasinya nggak menjangkau seluruh lapisan masyarakat," tutup Soni. (bis/imk)











































