Djarot Izinkan PKL Jualan di Kantor Pemerintahan, tapi Ada Syaratnya

Jakarta - Cawagub DKI Djarot Saiful Hidayat akan membuat para pedagang kaki lima (PKL) menjadi salah satu tumpuan ekonomi kerakyatan di Jakarta. Bukan hanya itu, PKL akan dijadikan objek wisata kuliner di Jakarta.

"Persoalan UMKM bukan digusur, tapi ditata biar rapi, biar ramai. PKL ini akan kita bina, kita harus disiplin, misalnya buang sampah nah tempat sampah harus bagus, kalau jorok siapa yang mau makan. Supaya PKL-nya juga di mana-mana hidup, sama bagus-bagus kenapa, karena PKL bisa jadi objek wisata kuliner," kata Djarot di Rumah Makan Rumpun Bambu, Susukan, Jakarta Timur, Senin (27/3/2017).

Djarot juga mengizinkan PKL berdagang di kantor-kantor pemerintah pada malam hari agar tidak berjualan di bahu-bahu jalan. Namun dengan syarat, esok paginya, lahan parkir atau lapangan di kantor pemerintah itu harus kembali bersih.

"Boleh, silakan, tapi yang bersih, kantor-kantor pemerintah boleh digunakan untuk berjualan kalau malam. Boleh, tapi paginya bersih," ujar Djarot.

"Saya sampaikan tadi, boleh, kalau jam 5 sampai jam 6 (sore) itu jangan. Harus setelah isya. Sebagai alternatif, PKL yang malam hari bisa berjualan di kantor-kantor milik pemerintah, kantor kelurahan boleh, kecamatan boleh, wali kota boleh, tapi setelah itu harus bersih. Boleh jualan jam 7 malam sampai subuh," tuturnya.

Dia melarang PKL berjualan di Monas. Alasannya, Monas berada di depan Istana Negara dan akan menjadi objek wisata malam Jakarta. Namun Djarot memastikan para PKL bisa berdagang di kantor pemerintah dengan aman.

"Supaya itu tidak mengganggu aktivitas di tempat umum. Kami sudah koordinasi dengan asosiasi pedagang dan pemerintah sudah paham kebijakan ini supaya berjualan itu bersih, dan aman dari bahan makanan berbahaya," ujarnya.

Terkait dengan keberlangsungan kesejahteraan pedagang, Djarot menjamin para pedagang mendapat kartu khusus pedagang dengan bunga 9 persen per tahun.

"Untuk masalah bantuan, ada kartu khusus dari Bank DKI, untuk mendapatkan bantuan. Dengan cara itu, kita bisa melihat transaksi tunai, dengan melihat survei lapangan apakah betul dia pedagang. Kita siapkan paket kredit 1 tahun sebesar 9 persen. Kita bisa mendata potensi ekonomi kerakyatan ini, bagaimana modal itu mampu mendorong aktivitas ekonomi secara mikro di tingkat masyarakat," katanya.

Peningkatan ekonomi melalui PKL dan pasar tradisional ini sudah diterapkan Djarot ketika menjabat Wali Kota Blitar selama 10 tahun, sehingga dia optimistis akan kembali berhasil di Jakarta.

"Sebagian besar PKL itu para pendatang, dan mereka punya komunitas-komunitas, dan ini yang coba kita rangkul untuk mendukung program pemerintah DKI. Berkali-kali kami sampaikan bukan sekadar mereka untuk memilih kami, tapi untuk mendukung apa yang sedang dikerjakan pemerintah dan apa yang akan dikerjakan pemerintah. Oleh sebab itu, masyarakat paham apa yang kami lakukan," ucapnya. (nth/imk)