Polemik Angkutan Online, DPR: Kebijakan Pemerintah Harus Tepat

Jakarta - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto meminta agar pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tepat untuk mengatasi polemik antara transportasi online dan konvensional. Pemerintah diminta tidak berpihak ke salah satu saja.

"Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang tepat. Apa yang diinginkan online dan konvensional seperti apa. Tidak boleh berpihak kepada siapapun, tentunya (berpihak) kepada semua pihak," ujar Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/3/2017).

Menurut Agus, permasalahan angkutan ini telah menjadi perhatian masyarakat dalam skala nasional. Permasalahan ini menurutnya hanya soal berebut mencari rezeki.

Oleh karenanya DPR, kata Agus, akan terus mendorong pemerintah untuk membuat peraturan dengan sebijak-bijaknya sehingga dua kubu, yakni angkutan online dan tradisional sama-sama untung. Agus menyebut salah satu cara yang dapat diambil pemerintah untuk memecahkan permasalahan ini adalah dengan melakukan sosialisasi dan pertemuan-pertemuan dengan diikuti masing pihak yang berseteru.

"Pemerintah harus mengatur kebijakan dengan bijaksana sehingga baik online dan tradisional tidak dirugikan. Ini harus diadakan titik temu, diadakan suatu sosialisasi, diadakan pertemuan, barangkali mengeluarkan kebijakannya tidak secepat apa yang harus diinginkan namun banyak menerima masukan-masukan," paparnya.

"Hati kita teriris melihat saudara kita berebut masalah rezeki. Kebijakan yang sekarang tidak berpihak pada siapapun," tutup politikus Demokrat itu.

(gbr/imk)