Sosialisasi 4 Pilar MPR, Hamka Haq: Semua WNI Harus Beragama

Jakarta - Wacana pengosongan kolom agama di KTP bagi penganut keyakinan di luar enam agama resmi hingga saat ini masih menjadi polemik. MPR pun menegaskan bahwa kolom agama di KTP tidak boleh dihapus, semua warga negara Indonesia harus beragama.

"Di Indonesia tidak boleh ada yang mendeklarasi dirinya tidak beragama," kata Anggota MPR Fraksi PDI Perjuangan, Hamka Haq dalam ceramahnya di depan peserta Sosilasisai Empat Pilar MPR dengan metode Outbound di Ballroom Hotel Four Points by Sheraton, Makassar, Sabtu (25/3/2017) sore.

Warga negara Indonesia, nenurut Hamka, harus memiliki agama, dan negara menjamin kebebasan beragama. Oleh karena itu, kolom agama pada KTP harus tercantum.

Anggota MPR asal Sulawesi Selatan ini mengemukakan hal itu ketika mengulas materi Pancasila pada acara penyampaian materi sesi 1V untuk para peserta sosialisasi tersebut. Menurutnya ada beberapa alasan mengapa kolom agama di KTP tidak boleh dikosongkan.

Keterangan agama pada tanda pengenal disebut Hamka sangat diperlukan saat identifikasi terhadap seseorang. Contohnya adalah saat orang itu mengalamai kecelakaan dan meninggal dunia.

"Kalau seseorang meninggal di suatu tempat yang jauh dari keluarganya, bagaimana kita mengetahui apa agama yang bersangkutan?" ujarnya.

Contoh lainnya adalah, bila seorang perempuan di Aceh dan kebetulan non-Muslim tidak mengenakan kerudung, dia bisa dikenakan hukuman cambuk apabila kolom agama pada KTP-nya kosong. Untuk itulah kolom keterangan agama pada KTP menurutnya tidak boleh dikosongkan.

"Kolom agama pada KTP tidak boleh dikosongkan," tegas Hamka. (brt/elz)