Aliansi Rakyat Bersatu Tolak Konsep Kapitalisme Global

Jakarta - Sekitar 30-an mahasiswa, buruh tani, dan kaum miskin kota yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bersatu menuntut pemerintah menerapkan konsep industrialisasi nasional.Mereka menolak konsep neo liberal dan kapitalisme global yang diterapkan dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Penolakan tersebut disampaikan dalam aksi demo yang digelar di depan Gedung Bappenas, Jl. Taman Suropati, Jakarta, Rabu, (20/4/2005)."SBY seharusnya menerapkan industrialisasi nasional yang berlandaskan kemerdekaan, demokratis, kerakyatan, modern, bersih dan internasionalis," kata Humas Aliansi Rakyat Bersatu Lukman Hakim disela demo.Menurut Lukman yang juga Ketua I Partai Rakyat Demokrat, sejauh ini konsep yang diterapkan pemerintah, seperti penanaman modal asing berjalan tidak produktif. Hal ini juga terjadi pada privatisasi BUMN. Ia lalu mencontohkan, investasi asing dalam bidang pertambangan yakni Newmont yang tidak berpengaruh pada rakyat dan yang terjadi justru kerusakan lingkungan."Seharusnya, SBY menerapkan industrialisasi kerakyatan yang bersandar pada potensi dalam negeri, tidak neo liberal," katanya. SBY, lanjut dia, harusnya mampu menjadikan Aceh sebaga momentum perindustrian dalam negeri. Jika SBY cerdas, SBY bisa menjadikan Aceh sebagai momentum untuk membangkitkan industri dalam negeri, di mana pembangunan-pembangunan yang berdasarkan blue print Aceh memanfaatkan potensi pasar dalam negeri untuk menjadi pondasi utamanya.Namun, kata Lukman, hal tersebut bisa terjadi dengan syarat harus tercipta kondisi yang damai di NAD. Salah satunya dengan cara melakukan gencatan senjata dengan GAM sambil melakukan upaya diplomasi.Dalam aksinya aliansi ini juga menuntut bertemu pejabat Bappenas untuk menyampaikan aspirasi mereka dan menuntut pemerintah melakukan subsidi sosial yang menjadi kebutuhan dasar rakyat seperti subsidi energi, listrik, perumahan, pertanian, pendidikan, dan kesehatan yang bersifat wajib.Mereka juga meminta penghapusan aturan buruh kontrak, penghentian PHK dengan program subsidi, penghapusan pembayaran utang LN, tolak privatisasi dan penjualan aset negara, juga menyita harta koruptor, dan harta yang disita bisa untuk mensubsidi kebutuhan industrialisasi dalam negeri.Di tengah aksi demo ini, pejabat Bappenas dipimpin Menneg PPN/Kepala Bappenas Sri Mulyani Indrawati justru tengah menggelar rapat, sehingga hanya Direktur Industri Bappenas Lucky Eko Wurdoyo yang bersedia bertemu. Itu pun baru akan dilaksanakan pukul 13.00 WIB nanti. (umi/)