Anies Ingin Jakarta Optimal Terapkan Open Government

Jakarta - Cagub DKI Anies Baswedan menyatakan keinginannya untuk membuat tata kelola pemerintahan di DKI Jakarta mengadopsi pola open government (pemerintahan terbuka). Anies menjelaskan bahwa open government memberikan kesempatan kepada seluruh warga DKI untuk terlibat dalam pemerintahan.

"Kita sekarang sudah masuk di era open government. Artinya pemerintah membuka seluruh akses informasi, dasar mengambil keputusan, termasuk keputusannya kepada seluruh warga," ujar Anies dalam diskusi bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (24/3/2017).

Anies mengatakan bahwa saat ini tata kelola pemerintahan di Jakarta sudah sebagian yang mengadopsi pola open government. Namun dia menyatakan ingin lebih mendorong keterbukaan tersebut.

"Sebagian sudah diadopsi. Jadi bukan belum sama sekali, tapi sudah sebagian. Tapi kita ingin mendorong untuk lebih terbuka lagi dan lebih partisipatif serta memberikan ruang kerjasama kolaborasi antara warga dengan pemerintah daerah," sebut Anies.

Menurut Anies, Pemprov DKI belum sepenuhnya menerapkan open government karena persoalan kemauan. Anies menuturkan saat ini pengawasan ditentukan oleh mereka yang memiliki informasi, sedangkan kenyataannya saat ini warga tidak memiliki informasi itu.

"Maksud nggak tahu begini. Harus mencari tahu itu rumit dan tidak mudah. Kalau itu ada, bayangkan komunitas kebudayaan, komunitas seni komunitas, transportasi dan semuanya, mempunyai dasar ikut menekan dan ikut serta dalam pengawasan pemerintahan," kata Anies.

Mengenai pola open government ini, Anies memberikan contoh misalnya mengenai pengelolaan APBD. Dia menyebut melalui pola open government, maka informasi mengenai besaran anggaran dan untuk apa anggaran itu digunakan bisa diakses oleh warga.

"Dengan begitu kita bisa melihat pengawasannya bukan saja oleh inspektorat, bukan saja oleh Gubernur kepada birokrasi, tetapi juga oleh warga, sehingga warga pun tahu persis tentang prioritasnya," kata Anies.

Anies menyebut hal itu perlu dilakukan karena pemerintah pada dasarnya memang mengelola uang rakyat. Oleh karena itu, menurut Anies, uang rakyat harus digunakan untuk kepentingan rakyat juga.

"Harapannya pelaksanaan program menjadi lebih optimal. Pelaksanaan program juga sesuai dengan kebutuhan. Karena warga tahu persis yang dibutuhkan di tiap wilayah seperti apa dan juga memastikan bahwa ini sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah yang ada," tutupnya.

(hld/imk)