Jumat 24 Maret 2017, 13:35 WIB
Usai Sidak, Komisi IV Puji KKP dan KLHK Terkait Reklamasi
Sidak Komisi IV DPR ke pulau Reklamasi / Foto: Gibran Maulana Ibrahim/detikcom
Jakarta -
Komisi IV DPR memuji sikap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait kerja dua lembaga tersebut soal reklamasi di pulau C, D dan G. Dua lembaga itu disebut Komisi IV mengikuti saran DPR soal reklamasi.
Di masa sidang ke IV ini, Komisi IV sengaja pertama-tama mengunjungi pulau-pulau reklamasi, yaitu Pulau C, Pulau D dan Pulau F.
"Kita lihat pertama langkah komisi IV dari 2015 minta dihentikan sampai semua syarat perizinan teknis sesuai UU. Kita ke KKP dan LHK berdasarkan laporan selama setahun, mereka selalu laporan dan ternyata dalam lapangan mereka benar-benar bekerja. Kami apresiasi LHK dan KKP setelah rapat berkali-kali itu mereka menunjukkan kerja yang optimal," ucap Wakil Ketua Komisi IV DPR, Edhy Prabowo dari atas kapal di Perairan Jakarta, Jumat (24/3/2017).
Edhy menyebut komitmen Komisi IV sedari awal terkait reklamasi adalah ingin proyek tersebut dihentikan total. Komisi IV mengambil sikap seperti itu semata-mata karena alasan kesejahteraan nelayan kecil yang terganggu mata pencahariannya akibat reklamasi.
"Kita dari awal minta dihentikan total. Yang kita perjuangkan ini bukan DPR dapat apa, kita sudah transparan, kita ingin ini semua kondusif dan saling menguntungkan. 1 tahun setelah penghentian penggusuran terjadi. Ini kita tidak ingin," tuturnya.
Edhy kemudian menyinggung soal kemenangan gugatan nelayan atas reklamasi Pulau F, K dan I. Menurutnya, kemenangan masyarakat sejalan dengan keinginan DPR.
"Kemenangan gugatan ini sejalan dengan DPR, ini lingkungan, masyarakat, apa sih keuntungan negara secara umum. Apa hanya dilihat dengan uang tapi di saat kerugian imaterialnya masyarakat tersingkirkan," jelas politikus Gerindra itu.
Semejak ada reklamasi, Edhy bercerita bahwa penggusuran pemukiman warga di sekitar proyek semakin sering terjadi. Dia tak ingin itu terus berulang.
Meski demikian, Edhy menyebut Komisi IV tidak ada sentimen apapun dengan pengembang maupun pengusaha yang menjalankan proyek reklamasi. Yang diinginkan Komisi IV hanyalah pengusaha juga memikirkan nasib masyarakat kecil seperti nelayan yang mata pencahariannya dengan mencari ikan.
"Kita tak membenci pengusaha tapi pengusaha kita ingin yang mengikuti (aturan) dan memikirkan masyarakat di sekitar sini," paparnya.
"Salah satu keluhan utama nelayan adalah yang nyata dengan reklamasi ini, akses mereka ke pelabuhan pelelangan sulit. Mereka bingung tiba-tiba terjebak (di laut), mana darat karena gak pakek GPS," tutupnya.
(gbr/imk)
Di masa sidang ke IV ini, Komisi IV sengaja pertama-tama mengunjungi pulau-pulau reklamasi, yaitu Pulau C, Pulau D dan Pulau F.
"Kita lihat pertama langkah komisi IV dari 2015 minta dihentikan sampai semua syarat perizinan teknis sesuai UU. Kita ke KKP dan LHK berdasarkan laporan selama setahun, mereka selalu laporan dan ternyata dalam lapangan mereka benar-benar bekerja. Kami apresiasi LHK dan KKP setelah rapat berkali-kali itu mereka menunjukkan kerja yang optimal," ucap Wakil Ketua Komisi IV DPR, Edhy Prabowo dari atas kapal di Perairan Jakarta, Jumat (24/3/2017).
"Kita dari awal minta dihentikan total. Yang kita perjuangkan ini bukan DPR dapat apa, kita sudah transparan, kita ingin ini semua kondusif dan saling menguntungkan. 1 tahun setelah penghentian penggusuran terjadi. Ini kita tidak ingin," tuturnya.
Edhy kemudian menyinggung soal kemenangan gugatan nelayan atas reklamasi Pulau F, K dan I. Menurutnya, kemenangan masyarakat sejalan dengan keinginan DPR.
"Kemenangan gugatan ini sejalan dengan DPR, ini lingkungan, masyarakat, apa sih keuntungan negara secara umum. Apa hanya dilihat dengan uang tapi di saat kerugian imaterialnya masyarakat tersingkirkan," jelas politikus Gerindra itu.
Semejak ada reklamasi, Edhy bercerita bahwa penggusuran pemukiman warga di sekitar proyek semakin sering terjadi. Dia tak ingin itu terus berulang.
Meski demikian, Edhy menyebut Komisi IV tidak ada sentimen apapun dengan pengembang maupun pengusaha yang menjalankan proyek reklamasi. Yang diinginkan Komisi IV hanyalah pengusaha juga memikirkan nasib masyarakat kecil seperti nelayan yang mata pencahariannya dengan mencari ikan.
"Kita tak membenci pengusaha tapi pengusaha kita ingin yang mengikuti (aturan) dan memikirkan masyarakat di sekitar sini," paparnya.
"Salah satu keluhan utama nelayan adalah yang nyata dengan reklamasi ini, akses mereka ke pelabuhan pelelangan sulit. Mereka bingung tiba-tiba terjebak (di laut), mana darat karena gak pakek GPS," tutupnya.
(gbr/imk)
