Di masa sidang ke IV ini, Komisi IV sengaja pertama-tama mengunjungi pulau-pulau reklamasi, yaitu Pulau C, Pulau D dan Pulau F.
"Kita lihat pertama langkah komisi IV dari 2015 minta dihentikan sampai semua syarat perizinan teknis sesuai UU. Kita ke KKP dan LHK berdasarkan laporan selama setahun, mereka selalu laporan dan ternyata dalam lapangan mereka benar-benar bekerja. Kami apresiasi LHK dan KKP setelah rapat berkali-kali itu mereka menunjukkan kerja yang optimal," ucap Wakil Ketua Komisi IV DPR, Edhy Prabowo dari atas kapal di Perairan Jakarta, Jumat (24/3/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita dari awal minta dihentikan total. Yang kita perjuangkan ini bukan DPR dapat apa, kita sudah transparan, kita ingin ini semua kondusif dan saling menguntungkan. 1 tahun setelah penghentian penggusuran terjadi. Ini kita tidak ingin," tuturnya.
Edhy kemudian menyinggung soal kemenangan gugatan nelayan atas reklamasi Pulau F, K dan I. Menurutnya, kemenangan masyarakat sejalan dengan keinginan DPR.
"Kemenangan gugatan ini sejalan dengan DPR, ini lingkungan, masyarakat, apa sih keuntungan negara secara umum. Apa hanya dilihat dengan uang tapi di saat kerugian imaterialnya masyarakat tersingkirkan," jelas politikus Gerindra itu.
Semejak ada reklamasi, Edhy bercerita bahwa penggusuran pemukiman warga di sekitar proyek semakin sering terjadi. Dia tak ingin itu terus berulang.
Meski demikian, Edhy menyebut Komisi IV tidak ada sentimen apapun dengan pengembang maupun pengusaha yang menjalankan proyek reklamasi. Yang diinginkan Komisi IV hanyalah pengusaha juga memikirkan nasib masyarakat kecil seperti nelayan yang mata pencahariannya dengan mencari ikan.
"Kita tak membenci pengusaha tapi pengusaha kita ingin yang mengikuti (aturan) dan memikirkan masyarakat di sekitar sini," paparnya.
"Salah satu keluhan utama nelayan adalah yang nyata dengan reklamasi ini, akses mereka ke pelabuhan pelelangan sulit. Mereka bingung tiba-tiba terjebak (di laut), mana darat karena gak pakek GPS," tutupnya. (gbr/imk)