Ketua MK Minta Polisi Usut Tuntas Pencurian Berkas di Lembaganya

Jakarta - Setelah memecat 4 pegawainya, Mahkamah Konstitusi (MK) menyerahkan proses itu ke aparat penegak hukum. Sebab, MK bukan bagian dari aparat penegak hukum yang bisa melakukan tindakan penyelidikan/penyidikan.

Arief mengatakan kalau dirinya telah mendengar informasi aktor intelektual pencurian berkas adalah eks pegawai MK. Namun pihaknya tidak dapat bertindak karena tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan.

"Tim penyelidik internal MK mengindikasikan hal semacam itu. Kemudian karena MK tidak punya kewenangan memanggil orang orang yang sudah di luar maka MK menyerahkan polisi untuk usut itu. Ini memang ada indikasi ke arah itu," ujar Ketua MK Arief Hidayat kepada detikcom, Jumat (24/3/2017).

Arief menyesali sikap salah satu pelaku yang terkesan melindungi oknum mafia perkara MK. Terlebih motif orang luar itu meminta berkas perkara sengketa Dogiyai di MK masih menjadi misteri.

"Memang sekjen sudah menyampaikan laporan ke saya, ini kayaknya ada pihak pihak orang luar yang terlibat. Tetapi kita tidak berani sampai mengatakan orang ini, karena orang itu (Rudi) belum secara nyata menjelaskan sosok orang itu (eks pegawai MK). Nah MK tidak bisa kalau sudah di luar, karena MK hanya bisa sebatas orang di lingkungan MK," cetus Arief.

Selain itu, Arief meminta pihak luar untuk tidak mempengaruhi pegawainya menjadi mafia kasus. Lantaran dirinya mendengar ada keterlibatan mantan pegawai dalam pencurian berkas perkara Dogiyai.

"Kita berniat melihat kemungkinan-kemungkinan membersihkan penyakit itu. Supaya jangan berkembang jadi satu mafia sehingga orang dalam diajak melakukan pelanggaran di MK sendiri," ujar Arief.

Arief meminta pihak yang berperkara di MK untuk tidak mempengaruhi pemikiran jahat kepada pegawainnya. Lantaran dengan keterpurukan MK saat ini, pihaknya tengah membangun kembali marwah konstitusi.

"Saya juga mengajak pihak luar jangan mempengaruhi pegawai MK. Pegawai MK dibangun dengan SDM bagus dan integritas, tetapi orang-orang luar jangan main-main dan mempengaruhi atau merusak kita. Kita harus bermain dalam ketentuan koridor hukum dan lain-lain," papar Arief.

Empat pegawai MK itu mencuri berkas pilkada Kabupaten Dogiyai pada 28 Februari 2017. Berdasarkan CCTV, berkas itu diambil satpam MK, Samsuar dan Edi Mulyono. Terlibat pula PNS MK, Sukirno dan Rudi Harianto. Mereka telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Motif pencurian berkas itu belum diketahui. (edo/asp)