Canda Luhut: Jangan Suruh Presiden Naik Esemka, Nanti Remnya Blong

Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengusulkan agar mobil kepresidenan diganti dengan Esemka. Hal ini, kata dia, dilakukan untuk mengganti mobil kepresiden yang pada pekan lalu mogok saat dipakai Presiden Jokowi.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa untuk jadi mobil kepresidenan ada standar tertentu yang harus dipenuhi. Standar itu tak hanya berlaku di Indonesia namun berlaku universal di semua negara di dunia.

"Kalau mobil kepresidenannya itu ada standard yang harus dipenuhi. Di mana-mana itu universal. jadi bukan hanya Indonesia," kata Luhut kepada wartawan di kantornya Gedung BPPT, jalan Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (24/3/2017).

Menurut Luhut, mobil kepresidenan harus bisa memberikan keamanan kepada Presiden sampai pada titik tertentu. Sehingga standar dan syarat untuk jadi sebuah mobil kepresidenan tak bisa dinegosiasi.

"Jadi itu ada SOP di Paspampres, yang kalau itu tidak dilakukan dengan anu, Paspampresnya yang akan kena," kata dia.

Lalu bisakah Esemka jadi mobil kepresidenan?

"Jadi kalau itu Esemka kamu aja yang naik, jangan kita suruh presiden yang naik, ha..ha..ha. Nanti tahu-tahu presidennya, gara-gara Esemka repot lagi tuh. Remnya blong lagi," kata Luhut sambil tersenyum.

Namun, kata Luhut, hal itu bukan berarti tak ada peluang Esemka jadi mobil kepresidenan, Menurut dia, mungkin saja 20 tahun lagi Esemka sudah bagus dan memenuhi standar serta syarat sebagai mobil kepresidenan.

"Tapi menurut saya, mungkin 20 tahun lagi Esemka sudah bagus, kenapa tidak? bisa saja. Tapi kalau sekarang menurut saya belum," tutur Luhut. (erd/van)