Polisi Periksa Wali Kota Terkait Pungli di Pelabuhan Samarinda

Samarinda - Polda Kalimantan Timur memeriksa Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang terkait pungli tarif Tenaga Kerja Bongkar Mua (TKBM) PDIB di Pelabuhan Samarinda. Pemeriksaan Syaharie dilakukan terkait adanya SK Wali Kota dalam pungutan retribusi ilegal di Pelabuhan Samarinda.

"Wali Kota Samarinda sudah kami mintai keterangan hari Sabtu (18/3) lalu," ujar Kapolda Kalimantan Timur Irjen Safarudin kepada detikcom, Selasa (21/3/2017).

Kapolda mengungkapkan sejauh ini tidak ada indikasi dugaan keterlibatan Wali Kota terkait pungli tersebut. Karena faktanya, SK Wali Kota tersebut disalahgunakan oleh oknum Koperasi PDIB.

"Menurut keterangan Wali Kota, yang bersangkutan tidak membuat SK untuk retribusi jalan, tetapi untuk parkir. Nah ini disalahgunakan oleh Koperasi PDIB, di mana mereka memungut retribusi untuk kendaraan yang masuk ke pelabuhan," terang Safarudin.

Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan tim Saber Pungli dari Bareskrim dan Polda Kaltim pada Jumat (17/3) lalu, petugas menemukan barang bukti uang tunai Rp 5 juta yang diduga dari hasil pungli.

"Di (Koperasi) PDIB itu kita dapatkan Rp 5 juta di posnya, itu untuk pungutan karcis retribusi," lanjutnya.

Dua orang pengurus Koperasi PDIB telah ditetapkan sebagai tersangka terkait pungli tersebut. Keduanya yakni HS selaku Ketua Koperasi PDIB dan NA selaku sekretaris.

"NA sudah ditahan. Sedangkan tersangka HS masih dikejar, DPO," imbuhnya.

Ia menerangkan, PDIB memungut retribusi sebesar Rp 20 ribu per kendaraan yang masuk ke Pelabuhan Samarinda. Dalam satu bulan, ada sekitar 18 ribu kendaraan yang hilir mudik di Pelabuhan Samarinda, sehingga perputaran retribusi ilegal diperkirakan mencapai Rp 360 juta per bulan.

"Itu sudah berlangsung sejak 2010, diduga perputaran uang di situ mencapai miliaran rupiah," tandas Safarudin. (mei/ams)