Mensos Bertemu Jokowi Bahas soal Penurunan Kemiskinan

Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta. Keduanya membahas soal penurunan angka kemiskinan.

"Jadi Presiden yakini signifikansi penurunan kemiskinan seperti yang disampaikan Bank Dunia dan survei lembaga lain memiliki signifikansi ke penurunan kemiskinan," kata Khofifah saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/3/2017).

Khofifah mengatakan hasil yang disampaikan Bank Dunia dan lembaga survei tersebut harus dihitung ketepatannya lebih baik, terutama dikaitkan dengan Program Keluarga Harapan (PKH) yang kini digalakkan pemerintah.

"Hitung ketepatan sasarannya, kemampuan pendampingan. Jadi kalau sekarang 6 juta (penerima PKH, red), akhir tahun ini seandainya akan ditambah maksimal. Itu hitungan kemampuan yang di lapangan dan kemampuan identifikasi. Pendampingan berapa banyak dan kualifikasi yang beda karena ini sudah makin sifatnya nontunai," jelas Khofifah.

Untuk itu, lanjut Khofifah, pemerintah berencana menambah lagi 3 juta jiwa penerima PKH pada tahun ini. Saat ini, pihaknya tengah menghitung anggaran terkait dengan rencana penambahan ini. "Ya, jadi kalau dari 6 juta tambah 3 juta itu kita butuh anggaran berapa," katanya.

Khofifah menjelaskan, jika dihitung, anggaran yang dibutuhkan untuk penambahan 3 juta penerima PKH itu sebesar Rp 5,5 triliun. Angka tersebut akan segera diajukan ke APBN-P. "Hitung-hitungan saya, kalau nambah 3 juta lagi ini kan 3 kali pencairan dengan pendampingan, butuh Rp 5,5 triliun," katanya.

Lalu, dengan adanya penambahan itu, kira-kira berapa persen penurunan angka kemiskinan? "Kita berangkat dari hitungan Bank Dunia yang sudah dipresentasikan di Kementerian Sosial, 23 Februari lalu. Misal, kalau sampai 9 juta diberikan dan dikombinasikan dengan BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai), itu turunnya 1,25 persen. Jadi mereka terima PKH dan BPNT. Ini yang terima PKH dan BPNT baru 1,2 juta rumah tangga. Itu bisa signifikan ke penurunan kemiskinan 0,75% dari kemiskinan nasional," kata Khofifah.

Khofifah optimistis, melalui program yang digalakkan pemerintah saat ini, angka kemiskinan akan segera turun secara signifikan. "Akan signifikan. Kalau signifikan kan banyak yang siap mandiri. Kemandirian itu hitungan saya bersama tim, lima tahun siap mandiri. Tapi kalau dia juga pengelola warung 2 tahun siap mandiri karena dia punya pendapatan kontinu dari penerima yang ambil dari e-Warong mereka," jelas Khofifah.

Ketika ditanya apakah penambahan 3 juta penerima PKH ini sudah direstui Presiden Jokowi, Khofifah mengatakan Presiden sebelumnya ingin mendengarkan penjelasan Kemensos. "Presiden kan ingin dengar bagaimana di Kementerian Sosial program ini digodok. Sementara itu, kita koordinasi intensif dengan Bank Dunia yang bantu. Kita sebenarnya sudah masuk ke program for result. Artinya, kalau kita gelontorkan anggaran sekian, hasilnya begini," jelas Khofifah.

Selain penambahan penerima PKH, Khofifah mengatakan saat ini pihak tengah menggodok rencana penambahan 10 ribu penerima program e-Warong. Penambahan itu juga akan diusulkan dalam APBN-P.

"Kita usul di APBN-P, kita ajukan untuk 10 ribu e-Warong. Jadi 10 ribu kali Rp 30 juta berarti Rp 300 miliar untuk e-Warong. Kalau anggaran rencana strategi kan ada. Pencetakan kartu juga sudah," kata Khofifah.

"Saya rasa, ketika Presiden Jokowi panggil kementerian teknis, ada sesuatu yang ingin digali, dijadikan bahan untuk ambil kebijakan," tambahnya. (rjo/aan)