DetikNews
Selasa 21 Maret 2017, 09:20 WIB

Diet Obesitas Hukum, Presiden Bisa Awali dengan Executive Review

Andi Saputra - detikNews
Diet Obesitas Hukum, Presiden Bisa Awali dengan Executive Review
Jakarta - 62 Ribu aturan di Indonesia membuat laju ekonomi terhambat dan investor berpikir ulang membangun bisnisnya di Indonesia. Oleh sebab itu, perampingan regulasi harus segera dilakukan. Tapi dari mana memulainya?

Dalam teori hukum, dikenal legislative review, executive review dan judicial review. Legislative review dilakukan DPR, executive review dilakukan pemerintah dan judicial review dilakukan Mahkamah Konstitusi (MK)-Mahkamah Agung (MA).

"Gagasan Presiden mengambil prakarsa untuk melakukan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang ini lah yang merupakan executive review," ujar akademisi Universitas Pancasila, Dr Ilham Hermawan kepada detikcom, Selasa (21/3/2017).

Menurut Ilham, produk hukum yang sebaiknya ditinjau adalah khusus produk-produk regulasi yang dibuat pemerintah beserta turunannya seperti PP, Perpres, Permen. Walaupun ketika meninjau ketentuan tersebut, tidak menutup kemungkinan berkaitan dengan peraturan lainnya. Seperti berkaitan dengan peraturan lembaga-lembaga independen, maupun peraturan-peraturan daerah.
Diet Obesitas Hukum, Presiden Bisa Awali dengan Executive Review

"Jangan kemudian menyasar regulasi lainnya seperti peraturan-peraturan daerah," ujar Ilham.

Ilham berharap pemerintah fokus terhadap produk yang dibuatnya sendiri. Karena permasalahan obesitas hukum karena regulasi yang tidak harmonis dan sinkro.

Seperti banyaknya peraturan menteri yang tidak harmonis dan sinkron dengan peraturan menteri lainnya, atau dengan peraturan yang lebih tinggi. Bahkan banyaknya peraturan Direktur Jenderal, Sekretaris Jenderal, atau pejabat yang setingkat tidak harmonis dengan aturan di atasnya, menambah daftar permasalahan yang ada," ucap Ilham.

Khusus terhadap peraturan Direktur Jenderal, Sekretaris Jenderal, atau pejabat yang setingkat harus ditinjau secara serius mengingat materi muatan peraturan banyak yang mengikat secara umum yang seharusnya diatur dalam Peraturan Menteri. Ke depan, pengaturan yang dilakukan pemerintah berhenti pada tingkatan peraturan menteri.

"Oleh karenanya, langkah pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden tentang evaluasi produk-produk regulasi yang dibuatnya beserta turunannya merupakan langkah yang tepat. Dalam Perpres ini perlu diatur langka-langkah yang harus dilakukan, seperti bagaimana kelembagaan adanya tim, mekanisme kerjanya dan bagaimana metodenya," pungkas Ilham.

Sebagaimana diketahui, Kemenkum HAM saat ini sedang menggodok Perpres untuk memangkas over regulasi. Untuk menjalankan Perpres itu, nantinya Presiden akan mengeluarkan Keppres penunjukan Tim Reformasi Regulasi.
(asp/rvk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed