DetikNews
Selasa 21 Mar 2017, 00:29 WIB

Fadli Zon Usul Masa Jabatan Komisioner KPU-Bawaslu Diperpanjang

Elza Astari Retaduari - detikNews
Fadli Zon Usul Masa Jabatan Komisioner KPU-Bawaslu Diperpanjang Foto: Fadli Zon (Noval Dhwinuari Antony/detikcom)
Jakarta - Pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota KPU dan Bawaslu terancam tertunda meski Presiden Joko Widodo sudah mengirimkan hasil panitia seleksi calon komisioner KPU dan Bawaslu ke DPR. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengusulkan agar masa jabatan komisioner KPU dan Bawaslu periode saat ini diperpanjang.

"Tadi kita juga di dalam Bamus menyerahkan masalah KPU dan Bawaslu kepada Komisi II, memang nanti setelah diserahkan dari Bamus ini Komisi II bisa bekerja untuk menentukan schedule atau jadwalnya," ungkap Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/3/2017).

Komisi II sendiri menilai agar pemilihan komisioner KPU-Bawaslu periode 2017-2022 tidak dilakukan terlebih dahulu, mengingat saat ini pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu masih dalam pembahasan. Salah satu pembahasan yang masih dikaji adalah mengenai KPU dan Bawaslu.

Sementara masa jabatan komisioner KPU-Bawaslu periode 2012-2017 akan habis pasa 12 April mendatang. Panitia seleksi (Pansel) sudah menyerahkan hasil nama-nama 14 calon komisioner KPU dan 10 calon komisioner Bawaslu namun Komisi II DPR masih mempermasalahkannya.

"Memang ada beberapa isu karena pansel kemarin itu berdasarkan UU yang lama, sementara UU yang baru ini masih digodok, belum jadi, kita masih belum tahu apakah nanti anggota KPU ini 7 orang atau mau kita tambah 9 atau 11 orang, itu karena ada kebutuhan karena pemilunya serentak," ujar Fadli.

"Tugasnya lebih banyak, nanti kalau artinya jumlahnya lebih dari kemarin 7 orang, sepertinya calon anggota yang ditetapkan harus lebih banyak, kalau sama ya tidak masalah, ini salah satu kendala teknis tidak substansial tapi menyangkut juga kinerja KPU ke depan," lanjutnya.

Tak hanya soal jumlah anggota KPU saja yang rencananya juga akan ditambah. Dalam pembahasan RUU Pemilu, juga ada wacana untuk penambahan komisioner Bawaslu mengingat pekerjaan ke depan akan lebih banyak.

Begitu juga dengan Bawaslu ada semangat untuk ditambah jumlah anggota tersebut karena ke depan itu membutuhkan kerja yang lebih banyak, lebih luas jangkauannya.

"Bisa saja ya, ini belum menjadi suatu kesepakatan, kalau disepakati itu misalnya menunggu UU, itu yang lama (komisioner KPU dan Bawaslu) diperpanjang, bisa saja," usul Fadli.

Apakah keputusan itu nantinya akan sah, politikus Gerindra ini menyebut bisa saja asal ada payung hukum yang melandasinya. Misalnya dengan dikeluarkan suatu landasan hukum oleh pemerintah yang disepakati dengan DPR.

"Mestinya ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR lah, mungkin ya ini juga berkaitan dengan diskresi juga. Bukan Perppu, atau apa ya untuk memperpanjang batasan-batasan tertentu. Iya dari pemerintah," terang Fadli.

"Saya kira kalau ada kesepakatan, saya kira ini ada kedaruratan juga terkait masalah waktu yang berhimpit dan UU yang memang tidak bisa diprediksi. Sementara itu, ada masa tugas yang sudah berakhir, untuk itu perlu dikasih jalan adalah bisa diperpanjang, nanti kita kaji apakah bisa dilakukan dengan payung hukum yang ada," imbuh dia.

Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi II Yandri Susanto. Dia menyebut aturan mengenai perpanjangan waktu komisioner KPU dan Bawaslu yang lama bisa dikeluarkan melalui Surat Keputusan (SK) dari Presiden Jokowi.

"Terhadap batas akhir anggota KPU-Bawaslu kami usulkan presiden memperpanjang yang ada sampai terpilihnya komisioner secara definitif, menurut kami paling lambat Juni sudah bisa terpilih komisioner yang baru. Kami bisa minta pansel ulang dan pemilihan ulang. Nggak perlu Perppu, SK aja untuk memperpanjang saja sampai terpilihnya komisioner yang baru," beber Yandri di lokasi yang sama.
(elz/rvk)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed