DetikNews
Senin 20 Maret 2017, 22:58 WIB

Pasutri Pemilik Apotek yang Jual Vaksin Palsu Divonis 8 Tahun Bui

Edward Febriyatri Kusuma - detikNews
Pasutri Pemilik Apotek yang Jual Vaksin Palsu Divonis 8 Tahun Bui Ilustrasi (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Pengadilan Negeri Bekasi menjatuhkan hukuman terhadap dua pemilik apotek dan bidan terkait vaksin palsu. Putusan hakim lebih rendah daripada tuntutan jaksa penuntut umum.

Dalam persidangan terakhir Senin (20/3/2017), ketua majelis hakim Marper Pandiangan dengan anggota Bahuri dan Holoan Silalahi menjatuhkan hukuman masing-masing 8 tahun penjara terhadap terdakwa Mirza dan Sutarman sebagai pemilik apotek. Meski berstatus suami-istri, berkas kedua dibuat terpisah atas pelanggaran UU Kesehatan dan UU Perlindungan Konsumen.

Mirza dan Sutarman diketahui sebagai memiliki apotek dengan manajemen keuangan terpisah. Mereka dinyatakan bersalah karena mengedarkan produk farmasi dan alat kesehatan tanpa izin.

"Dan subsider denda Rp 1 miliar dengan penjara 2 bulan," ujar Marper Pandiangan dalam persidangan di PN Bekasi, Jalan Pramuka Raya, Bekasi Selatan.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim melihat perbuatan terdakwa telah merugikan banyak orang. Terlebih keduanya memiliki latar pendidikan farmasi yang seharusnya tahu standar prosedur penjualan vaksin.


Bidan Nina Divonis 6 Tahun Penjara


Sementara itu, dalam persidangan terpisah, Nina Farida, terdakwa vaksin palsu yang berprofesi sebagai bidan, dihukum 6 tahun penjara. Majelis hakim menyatakan Nina bersalah terhadap UU Kesehatan dan UU Perlindungan Konsumen.

"Menyatakan terbukti sah karena dengan sengaja telah menjual atau mengedarkan produk farmasi yang tidak memiliki izin edar. Menjatuhkan pidana dengan penjara 6 tahun dan subsider denda Rp 1 miliar atau 2 bulan penjara," ucap Marper.

Hal yang membuat pertimbangan berat terhadap terdakwa, perbuatannya telah membahayakan kesehatan masyarakat. Selain itu, latar pendidikan tinggi tidak memikirkan dampak dari peredaran produk farmasi yang tidak punya izin edar.

"Pertimbangan yang meringankan, terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa juga telah memfasilitasi vaksin ulang dan sudah mengganti biaya vaksin terhadap pasiennya. Terdakwa tulang punggung keluarga dan telah berusia 58 tahun," papar Marper.

Sementara itu, kuasa hukum Nina, Alex Simanjorang, menyatakan pikir-pikir atas putusan majelis hakim meskipun hukuman yang diberikan lebih rendah daripada tuntutan jaksa.

"Kalau melihat dari fakta hukum tetap saja masih berlebihan. Satu-satunya kesalahan dia adalah tidak beli sesuai dengan resep dokter. Sedangkan dalam kondisi tertentu, misalnya kondisi perang, sebetulnya dokter atau bidan boleh mengobati tanpa resep. Intinya, kalau bidan itu user, sama seperti pasien bahwa dia hanya pemakai vaksin," kata Alex.

Sedangkan Kasi Pidum Andi Adikawara mengaku kordinasi dengan pimpinannya untuk langkah hukum selanjutnya. Alasan lainnya, majelis hakim memberikan tenggang waktu seminggu untuk mengajukan banding.

"Kita pikir-pikir dulu. Nanti kalau banding akan kami sampaikan," papar Andi.

"Artinya, yang sudah putus sampai saat ini sudah 12 berkas perkara dengan 14 terdakwa dan sisa 6 terdakwa lagi. Rencananya besok akan dituntaskan semua," tutup Andi menjawab pertanyaan sisa berkas yang sudah diputus majelis hakim.
(edo/rvk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed