KontraS: Persoalan Petani Kendeng Tinggal Izin Pabrik

Jakarta - Anggota Dewan Pengurus LSM KontraS, Haris Azhar, ikut menemani perwakilan petani Kendeng, Rembang, Jawa Tengah yang memprotes operasional pabrik di wilayah mereka, bertemu dengan Kepala Staf Presiden Teten Masduki. Haris mengatakan, masih ada satu tuntutan petani yang belum bisa ditangani oleh pemerintah.

Haris mengatakan, ada tiga poin yang menjadi titik berat kasus ini. Pertama, semua pihak, termasuk petani sudah sepakat untuk menunggu hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) bersama tim independen.

Hasil KLHS itu akan keluar pada akhir Maret ini. Namun sayang, kata Haris, di saat para petani sudah bersedia untuk menunggu hasil KLHS, terjadi penangkapan beberapa orang petani oleh polisi.

"Semua sepakat menunggu KLHS. Eh, tiba-tiba polisi midanain beberapa orang," kata Haris saat ditemui usai pertemuan perwakilan petani Kendeng dengan KSP di Kantor KSP, Gedung Bina Graha, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Senin (20/3/2017).

Selain masalah pemidanaan beberapa petani tersebut, pihaknya bersama para petani juga mempermasalahkan soal izin operasional pabrik yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengan Ganjar Pranowo.

"Kedua, Ganjar nerbitin izin. Ketiga semen tetap operasi. Tiga hal ini. Berarti kan omongannya Presiden enggak digubris," katanya.

Haris mengatakan, sebenarnya tuntutan para petani ini minta agar dapat bertemu langsung dengan Presiden Jokowi. Namun, kini para petani sudah maklum dan melunak jika tidak bisa bertemu dengan Presiden Jokowi.

"Sebetulnya sudah melunak, enggak ketemu enggak apa-apa. Tapi, izinnya (yang dikeluarkan) Ganjar dicabut. Tadi Si Teten bilang di dalam, semen (PT Semen Indonesia) sudah mau berhenti operasi. Dia mau menelepon Kapolri juga untuk soal pemidanaan. Tinggal satu nih, gubernur ada apa? Paham ya?" kata Haris.

"Kenapa misalnya Kapolri akan ditelepon, semen dipanggil. Giliran gubernur enggak keluar tuh barang? Ya Presiden besok akan telepon gubernur misalnya untuk hentikan izin. Perusahaan diminta berhenti operasi, polisi mau ditelepon. Tapi kalau masih ada izin, kan masih bisa dipakai oleh yang lain," tambahnya.

Dari pertemuan dengan Teten tersebut, Haris mengatakan pihak petani tidak mendapat kepastian soal pencabutan izin yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah tersebut.

"Enggak ada (penegasan-red). Dia bilang dilema. Enggak ada dilema, orang langgar hukum kok dilema," kata Haris.

"Jadi tinggal itu saja, makanya mereka mau lanjut (aksi) orang izinnya enggak dicabut. Oke sekarang berhenti operasi, tapi kalau dua hari lagi dia mau operasi, tinggal bilang ada izin dari gubernur," tambah Haris. (jor/rvk)