DetikNews
Senin 20 Maret 2017, 21:10 WIB

Petani Kendeng Masih Kecewa Meski Bertemu Kepala Staf Presiden

Ray Jordan - detikNews
Petani Kendeng Masih Kecewa Meski Bertemu Kepala Staf Presiden Foto: Grandyos Zafna
Jakarta - Empat orang perwakilan petani Kendeng, Jawa Tengah menemui Kepala Staf Presiden Teten Masduki. Mereka yang datang dengan kaki disemen itu mengaku belum puas dengan pertemuan tersebut.

Salah seorang petani bernama Gunretno menyebut pertemuan tersebut tiak membuahkan hasil. Sebab hingga kini pihak pabrik semen yang dimaksud masih mengantongi izin operasi.

"Tidak ada hasil, karena kami datang sambil menyemen kaki ini mengadu ke Pak Jokowi. Mungkin Pak Teten melakukan upaya dengan mengadakan pertemuan dengan pabrik semen. Kalau tadi dikatakan hasil pertemuan dengan (pabrik) semen walau sudah mendapatkan izin tapi tidak akan beroperasi. Tapi pegangan kami, ketika ada keluar izin ini berarti melanggar atau melangkahi apa yang disampaikan Pak Jokowi kepada masyarakat 2 Agustus 2016 bahwa proses KLHS dalam satu tahun izin harus dihentikan. Kenapa ini KLHS masih dikerjakan tapi izin dikeluarkan," kata Gunretno saat ditemui di Kantor Staf Kepresidenan, Gedung Bina Graha, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Senin (20/3/2017).

Gunretno mengatakan, para warga dan petani tetap bersikukuh dengan tuntutan agar izin operasi pabrik tersebut dicabut.

"Kami meminta izin untuk dicabut. Tapi kayaknya kami harus menunggu di seberang Istana sini untuk tetap menunggu kapan izin itu dicabut," katanya.

Dia menyebut apa yang dilakukan petani Kendeng ini demi kepentingan banyak orang. Saat ini sudah ada 21 pabrik semen di yang dibangun di pulau Jawa.

"Yang kami lakukan ini kan untuk kepentingan dulur-dulur (saudara-red) kami, tidak hanya di Rembang, di Jawa itu sudah ada 21 pabrik semen. Kami sampai mengecor kaki ini, menyakiti ini, untuk keseimbangan Jawa. Tapi kayaknya kalau berpegang pada KLHS ya kami warga komitmen dengan apa yang disampaikan Pak Presiden. Tapi kalau ini gubernur melanggar, mau diapakan? Apakah dibiarkan? Kami berharap Pak Jokowi pemerintah jangan nggawe dolanan petani lah," katanya.

Gunretno juga menyampaikan, Kepala Staf Presiden Teten Masdukib telah berupaya untuk mencari solusi dan bertemuy dengan pihak PT Semen Indonesia.

Namun kekecewaan para petani masih ada karena Gubernur Jawa Tengah telah mengeluarkan izin operasional pabrik tersebut yang saat ini masih berlaku.

"Yang disampaikan Pak Teten tadi, dia sudah mengupayakan ketemu dengan Semen (PT Semen Indonesia-red). Dan pertemuan itu Semen akan komitmen walau mendapatkan izin tidak akan nambang. lah, negara kita negara hukum, ini baru persoalan KLHS. Ada kesepakatan Pak Jokowi 2 Agustus (2016), 5 Oktober (2016) ada keputusan MA, dan putusannya jelas memerintahkan gubernur untuk mencabut izin.Jadi ini harusnya kuat sekali untuk kelestarian lingkungan. Tapi ini negara kita negara hukum, ketika masyarakat mengupayakan ada hukum yang bisa dirasakan, ketika ada putusan yang bagi masyarakat memenangkan lah kok tidak di jalankan. Maka perlu dipertanyakan lagi negara hukum yang benarnya kayak apa," jelas Gunretno.

Gunretno pun menilai, pertemuan antara pihak petani dengan Kepala Staf Presiden Teten Masduki hari ini tidak membuahkan solusi. "Belum ada," katanya.


Tak Akan Hentikan Aksi Semen Kaki

Para petani menegaskan tidak akan menghentikan aksi semen kaki sebagai bentuk protes pembangunan dan operasional pabrik semen di Kendeng, Rembang, Jawa Tengah. Aksi ini dilakukan hingga tuntutan mereka dikabulkan.

"Kami akan tetap terus berlangsung di seberang sana (Istana Kepresidenan-red) sampai ada keputusan ketemu Pak Jokowi," kata Gunretno.

Ada sekitar 50 orang yang melakukan protes dengan menyemen kedua kaki mereka. Gunretno mengatakan, aksi tersebut akan terus berlanjut hingga tuntutan mereka untuk bertemu langsung dengan Presiden Jokowi dan izin operasional pabrik semen tersebut dicabut.

"Menghentikan izin lingkungan yang dikeluarkan, izin lingkungan (yang dikeluarkan) Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah-red) untuk ini dicabut," kata Gunretno.

Terkait dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pembangunan pabrik tersebut yang dilakukan oleh KLHK dan tim independen, Gunretno mengatakan, pihak petani diminta untuk menunggu hasilnya yang akan keluar pada akhir Marety ini dan menghentikan aksi mereka.

"Kami disuruh menunggu, hormati keputusan hasil KLHS. Loh, kami malah yang lebih komitmen. Yang melanggar kan gubernur. Ketika melanggar apa dibiarkan?" katanya.

"Kami komitmen, karena KLHS yang dijanjikam Pak Jokowi terbuka. Selama proses KLHS ini terbuka dan tidak hanya menggunakan data-data primer sekunder dipakai. Kalau itu betul, ya kami harus komitmen. Tapi kalau salah, kami akan terus bersuara," tambahnya.

Gunretno juga menegaskan, apa yang dilakukan oleh para petani Kendeng ini untuk kepentingan lingkungan yang menyangkut banyak orang. Terlebih di pulau Jawa sudah ada sekitar 21 pabrik semen yang dibangun.

"Aksi kami ini dulur-dulur, bukan persoalan kami ini minta jabatan, ini persoalan lingkungan. Dengan Jawa yang sudah padat, banyak pabrik semen ini, sudah ada beberapa menteri lingkunga hidup, selalu menyampaikan Jawa sudah tidak sesuai daya dukung, daya tampung. Kenapa pabrik semen tidak mau membangun di luar Jawa. Bukan kami tidak eling dengan luar Jawa. Kars di Jawa itu lebih sedikit, kenapa dikeroyok dengan pabrik semen. Jadi kalau memikirkan untuk rakyat Indonesia, ini bukan. Ini oknum kapital yang lebih berpihak," ucapnya.

"Diharapkan dari kami dengan adanya sudah ada kesepakatan komitmen semen (PT Semen Indonesia-red) tidak akan beroperasi sampai tunggu (hasil) KLHS, dianggap kami mau, tapi kami enggak mau. Walaupun ini KLHS baru sudah akan keluar, kami tetap akan menunggu. Tapi perlu dicatat, bahwa ini menandakan keberpihakannya petani ini di mana. Ini persoalan berhadapan dengan petani, jadi perlu dipertanyakan lagi keberpihakan pemerintah pada petani termasuk Pak Jokowi. Ini bukti jelas kok. Apakah Pak Jokowi akan berani mengatakan bahwa kami tidak butuh lagi petani? Kalau memang nanti tidak berpihak ke arah petani, katakan saja seperti itu," imbuhnya.


(jor/fdn)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed