DetikNews
Senin 20 Mar 2017, 20:20 WIB

Pegawai Pajak Jatim Pernah Diminta Handang Ambil Duit dari Mohan

Audrey Santoso - detikNews
Pegawai Pajak Jatim Pernah Diminta Handang Ambil Duit dari Mohan Foto: Agung Pambudhy
Jakarta - Pegawai Kantor Pajak Kanwil DJP Jawa Timur I Yustinus Herri Sulistyo mengaku pernah diminta tolong Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Handang Soekarno.

Dia diminta untuk mengambil uang dari Country Director PT EK Prima Ekspor (EKP) Ramapanicker Rajamohanan Nair alias Mohan.

"Saya diminta tolong ambil uang dari temennya untuk kepentingan usaha. Saya juga kaget. Dia bilang dari temannya. Namanya waktu itu disebut Mohan," ungkap Yustinus dalam kesaksiannya untuk terdakwa kasus suap pajak, Mohan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jl Bungur Besar, Jakarta Pusat, Senin (20/3/2017).

Saat itu Yustinus tengah berada di Jakarta dan tak bisa memenuhi perintah Handang. Duit yang diminta tolong diambilkan jumlahnya Rp 2 miliar.

"Saya tolak karena nggak berani bawa (uang) lewat bandara. Saya di Jakarta," kata Yustinus.

Menurut Yustinus, Handang mengaku uang tersebut akan digunakan untuk kegiatan usahanya. Karena Yustinus berhalangan, maka dia meminta kenalannya, Hamim, untuk menjalankan instruksi Handang.

"Handang memohon terus pada saya. Saya carikan teman, tapi nggak boleh tahu isi (dalam kopernya uang, red) ujar Yustinus.

"Awalnya dia bilang nggak banyak kok (jumlah uangnya, red). Bentuknya tidak rupiah. Tiba-tiba di bandara tidak jadi karena tidak ada yang mau bawa (koper tersebut, red)," sambung Yustinus.

Jaksa pada KPK mendakwa Rajesh Rajamohanan, tersangka kasus dugaan suap Kasubdit Ditjen Pajak Handang Soekarno, dengan pasal berlapis. Country Director PT EK Prima (EKP) Ekspor Indonesia tersebut menyuap Handang senilai Rp 1,9 miliar.

Suap kepada Handang ditujukan agar mempercepat penyelesaian permasalahan pajak yang dihadapi oleh PT EK Prima Ekspor. Perkara itu terkait pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (STP PPN).

Kemudian terkait penolakan Pengampunan Pajak (tax amnesty), Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA Enam) Kalibata dan Kantor Kanwil Diljen Pajak (DJP).
(aud/fdn)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed