DetikNews
Senin 20 Mar 2017, 19:51 WIB

Pilgub DKI Putaran Kedua

SK Cuti Kampanye Digugat Tim Ahok, Begini Reaksi Saksi Tim Anies

Dewi Irmasari - detikNews
SK Cuti Kampanye Digugat Tim Ahok, Begini Reaksi Saksi Tim Anies Foto: Dewi Irmasari/detikcom
Jakarta - Tim advokasi Ahok-Djarot menilai KPU DKI menyalahi kewenangan dalam mengeluarkan SK No.47 Tahun 2017 tentang cuti kampanye. Saksi dari tim Anies-Sandi justru menilai jika KPU DKI tidak membuat aturan soal cuti itu, putaran pertama Pilgub malah tidak sah.

Hal itu diungkapkan Margarito Kamis selaku saksi yang diajukan dari pihak terkait (tim Anies-Sandi).

"Kalau mereka tidak bisa bikin, tidak sah itu. Pilkada putaran pertama tidak sah dong? Kan KPU punya aturan. Kalau mereka tidak punya kewenangan, KPU DKI katanya bikin aturan. Kalau mereka tidak punya kewenangan, maka Pilkada yg kemarin tidak sah dong? suara sekian persen yang diperoleh oleh pasangan calon itu tidak ada yang sah dong?" ujar Margarito usai musyawarah penyelesaian sengketa di kantor Bawaslu DKI, Sunter, Jakarta Utara, Senin (20/3/2017).

Margarito mengatakan, sengketa ini tidak bisa dibawa ke Pengadilan Tinggi Tata Usah Negara (PTUN). Sebab, perkara bisa dibawa ke PTUN jika yang berperkara tidak menyetujui putusan.

"Nggak, kalau mau ikut aturan, menurut aturan kan itu kalau putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu itu disenangi atau tidak disetujui diantara mereka yang berpekara. Maka mereka dapat membawa ke PTUN kan," terang Margarito.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, selaku saksi dari pihak termohon (KPU DKI), mengatakan bahwa KPU DKI sudah sepatutnya membuat aturan soal cuti kampanye bagi petahana di putaran kedua.

"Justru kalau KPU DKI tidak membuat keputusan tersebut, KPU DKI memaknai secara tidak tepat aktivitas kampanye sebagaimana diatur dalam aturan yang lebih tinggi. Selain itu, kita harus melihat dimensi yang lebih luas di dalam pembuatan keputusan ini," ujar Titi usai menjadi saksi.

Titi menilai keputusan KPU DKI membuat SK 49 tahun 2017 sudah tepat. Ia berpendapat, ada asal muasal wewenang yang menjadi cantolan hukum dalam penetapan keputusan itu.

"Dan cantolan hukum itu jelas. Kalau mereka melampaui kewenangan, saya kira skemanya sudah jelas. Mereka bisa dievaluasi dan proses sekarang kan untuk menguji itu," ucap Titi yakin.

Titi mengakui kalau dalam Pilgub DKI putaran kedua ini KPU tidak mengatur secara spesifik teknis tahapannya.

"Kita bisa temukan perintah tersebut di dalam peraturan KPU nomor 3 tahun 2016 maupun peraturan KPU nomor 6 tahun 2016," ujar Titi.

Sebelumnya, Ahok-Djarot melalui tim advokasi mereka mengajukan gugatan ke Bawaslu RI untuk membatalkan SK Nomor 49 tersebut. SK KPU Nomor 49 adalah keputusan yang menyatakan adanya masa kampanye pada putaran kedua yang berlangsung sejak 7 Maret sampai dengan 15 April 2017.
(irm/nkn)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed