Pembahasan Revisi UU MD3 Diserahkan ke Baleg DPR

Jakarta - Rapat konsultasi pengganti badan musyawarah (Bamus) memutuskan pembahasan Revisi UU MD3 akan dibahas di Badan Legislasi (Baleg). Pembahasan pun diputuskan revisi terbatas sesuai yang sudah diharmonisasi yakni penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR untuk mengakomodir Fraksi PDIP.

"Diserahkan ke Baleg, jadi tidak ada pembahasan. Hanya memberikan penugasan. Rapat bamus adalah memberikan penugasan kepada Baleg untuk menindaklanjuti," ungkap Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/3/2017).

Kesepakatan pada Bamus menurutnya tidak ada yang berubah dari hasil harmonisasi sebelumnya. Kesepakatan itu adalah revisi terbatas hanya pada pasal penambahan kursi pimpinan di DPR dan MPR untuk mengakomodasi PDIP sebagai partai pemenang pemilu.

"Segera lah (bekerja), dari per hari ini. Kita sudah sepakati ini revisi terbatas. Kita pegang aja. Saya kira pada prinsipnya harus sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan," sebut politikus Partai Gerindra itu.

Meski ada beberapa suara dari fraksi lain yang meminta tambahan kursi pimpinan juga, menurut Fadli pada rapat bamus tak ada yang mengajukan wacana tersebut. Namun pada Baleg, itu menurutnya bisa saja terjadi termasuk usulan mengenai penambahan kursi pimpinan di MPR untuk Gerindra.

"Kalau itu sih kita juga maunya seperti itu tapi nanti kita lihatlah. Nanti di Baleg ada penugasan-penugasan, usulan lah. Dinamikanya di Baleg," kata Fadli.

"Kalau saya katakan tidak melebar namanya sudah mendahului. Tapi ada kesepakatan terbatas, nah terbatasnya apakah sudah seperti itu apa bertambah atau berkurang, ya nanti kita lihat," tambah dia.

Lantas kapan target revisi UU MD3 ini selesai?

"Kita serahkan di Baleg, mestinya nggak lama tapi Supresnya baru turun. Kita malah tadinya kita pikir pada masa sidang lalu," jawab Fadli.

Sebelum rapat bamus, pimpinan DPR juga menggelar bersama pimpinan fraksi dan Alat Kelengkapan Dewan. Menurut Ketua DPR Setya Novanto, rapat tersebut digelar untuk menyampaikan hasil pertemuan dengan Presiden Joko Widodo dan pimpinan lembaga tinggi beberapa waktu lalu.

"Kita sampaikan. Pertama berkaitan dengan masalah pertumbuhan ekonomi. Kedua masalah retribusi aset dan reforma agraria. Tentu ini menjadi pembicaraan dan evaluasi kita bersama karena apa yang direncanakan oleh bapak presiden dan bapak Jusuf Kalla. Kita semua, pimpinan fraksi memberikan apresiasi," jelas Novanto di lokasi yang sama.

Menurutnya, perlu ada implementasi dari hasil kesepakatan antar-lembaga tinggi negara tersebut. Di DPR pun ada usulan agar dewan menteri terkait dalam waktu dekat untuk mewujudkannya.

"Misalnya menteri BPN, kehutanan, pertanian, menteri dalam negeri dan yang terkait lainnya untuk bisa menyampaikan secara jelas sehingga ini bisa memberikan gambaran secara jelas sehingga apa yang menjadi keinginan pemerintah bisa tercapai. Itu yang sangat serius dibicarakan," urai Novanto. (elz/imk)