Kader Dorong Kepemimpinan Baru di Golkar, Begini Respons Novanto

Jakarta - Desakan adanya kepemimpinan baru di Partai Golkar muncul setelah kasus e-KTP menyeret sejumlah nama kader partai beringin itu. Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto tak mau banyak menanggapi desakan itu.

Wacana soal kepimpinan baru itu muncul dari politikus muda Golkar, Ahmad Doli Kurnia, yang menilai jalannya persidangan kasus e-KTP di Pengadilan Tipikor tidak menguntungkan bagi Partai Golkar. Menurutnya, citra Partai Golkar menjadi buruk.

Dari sejumlah nama yang terseret kasus itu, Novanto ikut disebut. Dalam beberapa kali kesempatan, pria yang juga menjabat Ketua DPR itu menyatakan partainya tetap solid walau isu musyawarah nasional luar biasa (munaslub) sempat ramai dibicarakan.

Partai Golkar sendiri akan menggelar rapat koordinasi teknis (rakornis) di Bali dalam waktu dekat. Rakornis itu ditegaskan bukan karena masalah e-KTP ataupun untuk membahas adanya kepemimpinan baru.

"Kalau masalah Golkar tidak ada. Itu kita cuma bertemu pimpinan-pimpinan. Kita bicarakan," ungkap Novanto di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/3/2017).

Novanto memastikan rakornis merupakan agenda tahunan biasa. Ada berbagai hal yang akan dibicarakan, namun hanya terkait dengan program-program atau rencana Golkar di tahun ini.

"Karena ini merupakan awal tahun ya kita bicarakan program-program, prospek Partai Golkar ke depan," jelasnya.

Baca Juga: Ada Kasus e-KTP, Politikus Muda Golkar Dorong Kepemimpinan Baru

Saat ditanyai mengenai desakan adanya kepemimpinan baru, Novanto enggan menjawabnya. Ia hanya tertawa.

"Ha-ha-ha...," begitu respons Novanto, lalu berpaling pergi.

Sebelumnya, Ahmad Doli Kurnia mengajukan agar ada pergantian pimpinan partai menyusul kasus e-KTP yang menyeret sejumlah nama kader Golkar. Dia menyatakan kondisi ini sudah tidak ideal dan tidak bisa dibiarkan. Apalagi Golkar akan segera menghadapi Pilkada Serentak 2018 dan Pileg serta Pilpres 2019.

"Keterlibatan sejumlah nama kader, termasuk Novanto, yang saat ini menjabat sebagai ketua umum, telah membuat Golkar seperti bulan-bulanan di media dan sudah terbangun pula citra negatif pada persepsi publik secara merata," kata Doli dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (20/3).

"Bahkan sudah ada pula suara yang mendorong pembubaran partai politik yang diduga terlibat bila didapatkan bukti ada aliran dana korupsi e-KTP itu ke rekening partai," tambahnya. (elz/imk)