Revisi UU KPK Ditolak, DPR Tetap Lanjutkan Sosialisasi

Jakarta - Langkah DPR mensosialisasikan revisi UU KPK mendapat penolakan, salah satunya dari para mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) yang mengadakan demo ketika sosialisasi dilakukan. Meski demikian, DPR tetap jalan terus melakukan sosialisasi.

"Sosialisasi itu tugas rutin. Yang tidak boleh sosialisasi itu adalah aliran marxisme dan komunisme," ujar Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/3/2017).

Baca Juga: Mahasiswa USU Gelar Demo Tolak Revisi UU KPK

Fahri mengatakan ada alasan tersendiri mengapa sosialisasi revisi UU KPK tetap dilakukan. Dia menuturkan seharusnya revisi itu sudah bisa mendapat persetujuan Presiden,

"Rapat konsultasi terakhir pada saat ketua DPR-nya Pak Ade Komarudin, saya ingat betul Pak Akom bilang, Presiden mau berubah. Tiba-tiba waktu itu pimpinan KPK ingin mengundurkan diri, ada forum rektor lagi," katanya.

"Presiden bilang, belum waktunya ini (revisi, red). Beliau bilang, sosialisasi saja dulu. Makanya sosialisasi jalan terus karena masih dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional, red)," lanjutnya.

Dia menyatakan, terus berjalan atau tidaknya sosialisasi revisi UU KPK tersebut tergantung dari perintah Presiden Jokowi. Semisal, revisi UU KPK itu dicabut dari Prolegnas, maka sosialisasi akan dihentikan.

"Kalau dicabut dari Prolegnas ya nggak ada sosialisasi lagi. Tapi itu kan terserah Presiden, Prolegnas kan dibikin bersama," ucapnya. (gla/imk)