Timses Anies Kritik Aturan Penerbitan Suket untuk Putaran Kedua

Jakarta - Timses Anies-Sandiaga menyoroti aturan penerbitan surat keterangan pengganti e-KTP (Suket) terutama menjelang pencoblosan putaran kedua Pilgub DKI. Aturan yang dikritik antara lain soal adanya suket kolektif.

"Ada pemberitahuan soal suket kolektif, ini Dukcapil aneh-aneh saja. Identitas itu adalah identitas inividu, bukan kolektif, Dukcapil menyumbangkan kekacauan di Jakarta. Masak ada suket kolektif, itu individu. Suket itu kan pengganti e-KTP yang terekam belum dapat. Nggak ada yang namanya kolektif, ini ibukota negara, terlalu bodoh Dukcapil kalau mengeluarkan itu, saya ingin laporkan itu, KPUD harus hati-hati," kata Wakil Ketua Timses Anies-Sandi, M Taufik di Posko Cicurug, Jalan Cicurug, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (20/3/2017).

Dia juga keberatan dengan persyaratan untuk masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di putaran kedua. Taufik menyoroti persyaratan Kartu Keluarga (KK) untuk menjadi pemilih tambahan yang 'hilang'.

"Saya yakin KTP banyak yang palsu, kok sekarang katanya tidak perlu bawa KK, ini tambah kepalsuannya. Jadi bagaimana tahu mencurigakan, harusnya setiap suket harus dilampiri KK," ucapnya.

Taufik meminta agar KPUD mengkoreksi kebijakan tersebut. Ia khawatir akan ada kecurangan dalam putaran kedua Pilgub DKI.

"Statement KPUD tersebut harus dikoreksi betul bahwa suket (surat keterangan) tersebut ketentuannya bawa KK untuk validasi. minimal itu rem atas kecurangan. Kalau nggak ada KK nya itu sudah ada KTP palsu, suket palsu putaran pertama telah terjadi," kata Taufik.

(fdu/imk)