DetikNews
Senin 20 Mar 2017, 14:51 WIB

Pukat UGM: Birokrasi MA 'Warisan Lama', Harus Diawasi Eksternal

Edward Febriyatri Kusuma - detikNews
Pukat UGM: Birokrasi MA Warisan Lama, Harus Diawasi Eksternal Oce Madril (ari/detikom)
Jakarta - Penggiat Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Fakultas Hukum UGM (FH UGM), Oce Madril menilai belum ada perubahan signifikan dalam birokrasi Mahkamah Agung (MA) sejak hakim agung Adi Andojo pensiun. Bahkan sistem pengawasan merupakan peninggalan 'warisan birokrasi lama' yang tidak tersentuh.

"Mereformasi MA harus total, dia (MA) harus berangkat dari pengaturan regulasi sampai di ujung sistem pengawasannya. Karena birokrasi di MA itu dalam tanda kutip masih warisan birokrasi lama, belum terlalu banyak birokrasi baru di MA," ujar Oce kepada detikcom Senin (20/3/2017).

Oce mengatakan untuk membentuk sistem tata kelola yang baik harus dimulai dari Sumber Daya Manusia (SDM). Setelah sistem birokrasi yang independen dan tidak tergantung pemerintah.

"Selain itu faktor pengawasan, itu penting karena dengan faktor pengawasan itu kita mengandalkan, untuk merawat birokrasi supaya tetap on the track," papar pria yang juga mengajar sebagai dosen hukum di UGM.

Oce mengatakan pengawasan internal MA menjadi tidak efektif, ketika kewenangannya masih di Bawas Seketaris MA. Sehingga akan memunculkan kesegananan antar hakim.

"Struktur pengawasan di bawah kendali Sekretaris MA memunculkan keseganan untuk mengawasi kolega sendiri," tutur Oce.

Oce menjelaskan kalau sistem pengawasan internal hakim agung harus diawasi pihak yang independen. Sehingga pengawasan internal bisa fokus terhadap lembaga peradilan di bawah MA.

"Pengawasan internal ini cukup bagi lingkungan peradilan di bawah, jadi yang ada di MA mengawasi di bawah PT dan PN. Tetapi untuk mereka yang di MA mestinya diserahkan eksternal misalnya untuk pelayanan publik dan adiministrasi Ombudsman, kemudian hakim kepada KY pejabat tinggi kepada KY," pungkasnya.

Adi Andojo pensiun pada 1997. Ia pensiun setelah membongkar adanya kolusi di pucuk pimpinan peradilan Indonesia itu. Namun 20 tahun berlalu, peradilan masih bobrok hal itu dibuktikan dengan banyaknya hakim dan pegawai pengadilan yang ditangkap KPK.
(edo/asp)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed