PDB: Isu SARA Tak Pengaruhi Pemilih di Pilgub DKI Putaran I

Jakarta - Pusat Data Bersatu (PDB) melakukan riset tentang pengaruh isu SARA terhadap hasil perolehan suara di pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta putaran I. Peneliti PDB Agus Herta Soemarto mengatakan, dalam melakukan riset ini pihaknya mengambil data perolehan suara dari Komisi Pemilihan Umum.

Dari data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisa berdasarkan sebaran struktur penduduk. "Kami bukan tipe riset yang menggunakan metode. Namun kami mengambil data dari KPU dan dibandingkan berdasarkan sebaran struktur penduduk," kata Agus Herta dalam saat diskusi hasil penelitian PDB di Grand Sahid Jaya, jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (17/3/2017).

Dari penelitian PDB, kata Agus Herta, terlihat bahwa isu SARA yang muncul di putaran pertama Pilgub DKI tak mempengaruhi pilihan masyarakat. Hal itu terlihat dari persebaran kemenangan pasangan calon.

Di wilayah-wilayah yang basis massanya adalah kelompok mayoritas Islam, tidak terjadi homogenitas pilihan. Bahkan pasangan calon nomor urut 2, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat mendapatkan kemenangan. PDB menyimpulkan bahwa hal ini menandakan, pilihan kelompok mayoritas lebih rasional di mana pilihannya masih didasarkan pada prestasi kerja masing-masing pasangan calon.

Di 504 TPS yang pemilihnya mayoritas non muslim, pasangan Ahok-Djarot menang telak. "Pasca pilkada kami melihat suara muslim tersebar ke berbagai wilayah Jakarta dan Ahok mendapatkan suara yang banyak dari umat muslim. Kesimpulannya sara adalah bukan hanya sekedar isu melainkan dapat dimanfaatkan untuk kedua paslon yang maju ke putaran dua," kata Agus Herta.

Pengamat politik, Fachri Ali yang hadir dalam diskusi itu mengatakan, isu SARA tak mempengaruhi pemilih di Pilgub DKI putaran pertama kemarin.

"Hasil penelitian ini tidak ada isu sara dalam kalangan Islam. Di sini terlihat karena dalam wilayah Islam itu mayoritas memilih Ahok. Tapi di wilayah non Islam hampir tidak memilih Agus dan Anies. Jadi sebenarnya tidak ada SARA dalam pemikiran politik Islam di Jakarta tidak ada," kata Fachri di tempat yang sama.

Peneliti senior LIPI Siti Zuhro, mengatakan bahwa soal SARA adalah satu isu laten yang bahaya dan harus dihindari. Isu SARA ini muncul karena adanya ketimpangan sosial antara mayoritas dengan minoritas.

"SARA sebagai satu bahaya laten bukannya korupsi saja tapi SARA yang dipolitisasi oleh siapapun. SARA adalah isu laten yang harus dihindari, salah satu timbulnya karena ada ketimpangan sosial," kata Siti. (erd/try)