KPK Telusuri Asal-Usul Dana soal Dugaan TPPU Wali Kota Madiun

Jakarta - KPK menyatakan belum menerima laporan pemeriksaan saksi untuk tersangka Wali Kota Madiun Bambang Irianto di markas Brimob Polda Jawa Timur. Namun, menurut KPK, jika dalam pemeriksaan saksi itu ditemukan indikasi keterlibatan pihak yang diperiksa, akan ditindak lebih lanjut.

"Apa hasil pemeriksaan hari ini saya belum tahu, tapi kalau dia dimintai keterangan berarti dia dianggap mengetahui, melihat, atau mendengar sebagai saksi. Ya seperti itu saja, seperti biasa, kalau misalnya ada keterlibatan, pasti ditindak lebih lanjut. Tapi sementara saya belum tahu apa hasil pemeriksaannya," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (17/3/2017).

Salah satu kasus yang menjerat Bambang adalah tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang, menurut Laode, harus ditelusuri aliran dan sumber dananya. Laode menegaskan para penerima aliran dana nantinya harus dimintai pertanggungjawaban.

"Kalau TPPU itu dia uangnya mengalir ke mana, seperti itu saja, karena kita ingin uangnya bisa diselamatkan dan dia pergi ke mana orang yang menerima juga harusnya bertanggung jawab. Ya di samping ke mana saja dan asalnya dari mana saja juga akan dilihat," ujarnya.

Baca juga: Kasus Walkot Madiun, KPK Periksa Saksi di Mako Brimob Jatim

Sementara itu, Kabiro Humas KPK Febri Diansyah menyatakan hal senada. Dia belum menerima laporan hasil pemeriksaan di Madiun.

"Kami belum menerima informasi itu. Namun memang KPK sedang melakukan penyidikan untuk tersangka BI (Bambang Irianto) untuk 3 penyidikan. Pertama, kasus korupsi di awal yang diduga ikut dalam proyek; kedua, dugaan gratifikasi dan indikasi TPPU," ujar Febri.

Baca juga: KPK Sita 13 Alat Berat Diduga Milik Anak Wali Kota Madiun

Sebelumnya, Kapolda Jawa Timur Irjen Machfud Arifin menyatakan KPK memeriksa sejumlah saksi dalam kasus dugaan korupsi Wali Kota Madiun nonaktif Bambang Irianto. Pemeriksaan dilakukan di markas Detasemen A dan C Brimob Polda Jatim. Namun Irjen Machfud tidak menerangkan detail mengenai pemeriksaan yang dilakukan KPK. (HSF/rna)