Bahas Suap Mulyana, DPR akan Panggil BPK dan KPK

Jakarta - DPR mendukung langkah hukum yang ditempuh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap kasus suap anggota Komisi Pemilihan Umum Mulyana W Kusumah."Kita lihat perkembangan investigasi oleh KPK. Saya kira, kita beri waktu dulu untuk investigasi kecuali ada hal-hal yang dianggap perlu dipertanyakan. DPR segera melakukan langkah berikutnya," kata Ketua DPR Agung Laksono ketika ditanya rencana pemanggilan BKP dan KPK terkait kasus suap Mulyana di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/4/2005).Menurut Agung, penjelasan KPK dan BPK selama ini dalam batas wajar. "Tidak ada penyimpangan peraturan, termasuk metode penjebakan yang digunakan itu kami dukung karena setiap upaya memberantas korupsi didukung oleh DPR," ujarnya."Kalaupun ada langkah yang tidak sesuai fatsoen perlu diletakkan secara proporsional. Yang lebih penting, isu korupsi supaya jadi lebih terbuka bukan soal jebakan atau pun suap menyuapnya yang lebih diutamakan," papar dia.Ketika ditanya mengenai pernyataan Ketua BKP Anwar Nasution yang banyak dikecam berbagai pihak, Agung menolak berkomentar. "Itu urusan internal mereka. Tetapi menurut saya, niat pemberantasan korupsi harus diletakkan lebih tinggi," demikian Ketua DPR Agung Laksono. (aan/)