Polri dan BPN Bentuk Tim Terpadu Berantas Mafia Tanah

Jakarta - Polri dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) meneken nota kesepahaman atau MoU untuk memberantas mafia tanah. Dua lembaga tersebut membentuk tim terpadu yang sekaligus menekan praktik pungutan liar atau pungli.

Rapat pemberantasan mafia tanah ini dihadiri oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian serta Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil. Rapat dilakukan di Rupatama Mabes Polri Jalan Trunojoyo Jakarta Selatan, Jumat (17/3/2017).

"Kita akan menggenjot mafia tanah. Tim terpadu ini, antara Polri dan BPN, untuk menangani mafia pertanahan. Kedua, tim ini untuk melakukan langkah-langkah menekan pungli," ujar Tito.

Selain pencegahan, Tito memungkinkan adanya upaya penindakan dari tim terpadu ini. "Upaya penindakan dilakukan sebagai upaya terakhir," jelas jenderal bintang empat ini.

Foto: Bartanius Dony/detikcom

Sementara itu, Sofyan Djalil menjelaskan MoU ini dibuat untuk memberikan kepastian hukum. Menurutnya, ini juga merupakan perintah Presiden Joko Widodo agar semua tanah bisa terdaftar.

"Kami minta dukungan kepolisian, tuntaskan saber pungli. Dan terus lakukan perbaikan sistem," imbuh Sofyan.

Bahkan, dikatakan Sofyan, mafia tanah ini bisa bermain dalam ranah hukum. "Bentuknya macam-macam, mulai pemalsuan dokumen hingga ke hukum," ujar Sofyan.

"Tujuan akhir, kalau mafia tanah bisa kita perangi, masalah yang rumit bisa hilang," pungkas Sofyan. (brt/rna)