Sumarsono: Program Kerja dengan Kebutuhan Masyarakat Harus Klop

Jakarta - Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono (Soni) menekankan agar penyusunan rencana program kerja disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Program kerja harus tepat sasaran.

Hal ini ditegaskan Soni saat menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Kota Administrasi Jakarta Utara. Soni memberi arahan kepada jajaran pemerintah kota (pemkot) Jakut.

"Harapan saya ada tiga hal. Yang pertama supaya sinkron antara maunya yang dari atas dan bawah, dikawinkan, disinkronkan pada keserasian," ujar Soni di kantor Wali Kota Jakarta Utara, Jl Laksda Yos Sudarso, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (16/3/2017).

Soni menginginkan masyarakat dan pemerintah memahami perannya masing-masing. Dia tidak mau jika ada kebijakan yang dipaksakan kepada masyarakat.

"Jangan sampai maunya dari bawah saja, lupa dengan kebijakan dari atas. Tapi jangan lupa, kebijakan dari atas (tidak boleh—red) dipaksakan padahal tidak dibutuhkan masyarakat. Ini agar supaya klop, agar sinergi," imbuhnya.

Soni juga berharap, hasil musrenbang itu mampu menyatukan segala perbedaan pandangan. Hal itu menurutnya guna membangun Jakarta Utara sesuai dengan program yang sudah ada dan/atau direncanakan.

"Yang kedua, dengan musyawarah ini semua perbedaan pandangan bisa disatukan untuk membangun Jakarta Utara," katanya.

"Jadi apa yang menjadi program pada 2018 nanti betul-betul bisa klop dengan kebutuhan masyarakat. Jangan sampai masyarakat tidak butuh dengan program yang sudah dilaksanakan," lanjutnya.

Musrenbang itu juga diharapkan Soni sebagai sarana pembentuk kesadaran akan arti pentingnya bermusyawarah. Selain itu, hasil musrenbang tersebut juga akan dibawa ke perumusan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dalam rangka pembahasan APBD DKI 2018.

"Yang ketiga, ya kita memasyarakatkan bahwa membangun Jakarta, membangun Indonesia, bahwa instrumen musyawarah itu sangat penting. Output musrenbang ini untuk perumusan RKPD Jakarta Utara 2018. Maka inilah salah satu cikal bakal APBD 2018 untuk nantinya dibahas di Provinsi akhir bulan ini," kata Soni. (gla/fdn)