Menteri Tjahjo: Banyak Kepala Daerah Kena OTT karena Penganggaran

Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan salah satu kunci program di daerah bisa terlaksana adalah keterbukaan dalam penganggaran dan keterlibatan semua pihak untuk memonitor. Kemendagri terus memacu daerah untuk menerapkan prinsip transparansi dalam penganggaran.

Dia pun memuji model penganggaran dengan sistem e-Budgeting. Tjahjo menilai e-Budgeting bisa mengurangi indeks korupsi karena selama ini banyak kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK akibat penganggaran.

"Khusus e-Budgeting, ini mampu mengurangi indeks korupsi karena masalah penganggaran salah satu bagian kenapa banyak kepala daerah yang terkena OTT," ujarnya di Hotel Aryaduta, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 44-48, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (16/3/2017).

Dalam kesempatan itu, Menteri Tjahjo mengapresiasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) yang melakukan penelitian terkait dengan pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah maupun kota. Menurut dia, program tersebut sangat bagus dan Fitra bisa menjadi mitra Kementerian Dalam Negeri.

"Kami akan terus menggalang mereka melakukan penelitian, daerah yang dipilih Fitra sama seperti Kemendagri, dan harusnya bertambah dan berkembang," papar Tjahjo.

Fitra melakukan studi di 70 kabupaten/kota yang tersebar di 18 provinsi di seluruh Indonesia.

Dari hasil studi tersebut, terpilihlah 5 daerah terbaik dalam tata kelola anggaran APBD 2016, yakni:
1. Kabupaten Kebumen sebagai daerah dengan indeks transparansi tertinggi.
2. Kabupaten Bone sebagai daerah dengan indeks partisipasi tertinggi.
3. Kabupaten Kulon Progo sebagai daerah dengan indeks akuntabilitas tertinggi.
4. Kabupaten Bone sebagai daerah dengan indeks responsif gender tertinggi.
5. Kota Surabaya sebagai daerah dengan indeks keuangan daerah terbaik. (erd/erd)