Menlu Bertemu Menteri Besar Penang Malaysia Bahas Perlindungan WNI

Penang - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi bertemu dengan Menteri Besar Penang, Malaysia, Tun Dato' Abdul Rahman di Penang. Pertemuan yang didampingin Konjen RI Penang Iwanshah Wibisono ini membahas perlindungan WNI.

Dalam pertemuan, Retno menyampaikan beberapa masukan yang diterimanya dari pertemuan dengan TKI di perkebunan kelapa sawit Pelam dan industri alat medis Plexus Riverside.

"Selain menitipkan perlindungan bagi 80 ribuan WNI yang tinggal dan bekerja di Penang, Saya juga menyampaikan berbagai masukan yang saya serap dari pertemuan dengan para TKI dan WNI sehari sebelumnya," ujar Retno kepada detikcom usai pertemuan di Puri Seri Mutiara, Penang, Malaysia, Kamis (16/3/2017).

Tun Dato' Abdul Rahman menurut Retno menyambut positif kunjungannya ke Penang. Apalagi kunjungan tersebut baru dilakukan pertama kali oleh menteri luar negeri sejak kunjungan terakhir Menlu Adam Malik pada tahun 1969.

Foto: Bahtiar Rifai-detikcom

Tun Dato' Abdul Rahman sambung Menlu juga menyampaikan rasa terima kasih atas kontribusi TKI yang sangat penting bagi pembangunan di Malaysia khususnya di wilayah Penang.

Pekerja Indonesia diakui memiliki perilaku baik. Karena Tun Dato' Abdul Rahman menyesalkan perlakuan tidak baik yang dilakukan sejumlah majikan terhadap pekerja Indonesia.

Selain masalah perlindungan WNI, pertemuan juga membahas peluang peningkatan kerja sama di bidang perdagangan dan investasi. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kemungkinan memperkuat kembali kerja sama segitiga pertumbuhan IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle).

Foto: Bahtiar Rifai-detikcom

Dari Penang, rencananya Menlu akan bertolak ke Johor Bahru untuk melakukan kunjungan dalam rangka penguatan perlindungan WNI di sana.

Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, saat ini terdapat 80 ribu WNI yang tinggal dan bekerja di Penang. Sebagian besar bekerja di sektor konstruksi, industri manufaktur dan perkebunan kelapa sawit.

KJRI Penang sendiri per bulannya memberikan pelayanan penerbitan sekitar 1500 paspor, 700 pelayanan kekonsuleran. Selain itu termasuk bantuan penanganan sekitar 50 kasus TKI. (bri/fdn)