.webp)
"Dari diundangkannya, UU nomor 34 tentang TNI, TNI harus netral," ungkap Kapuspen TNI Mayjen Wuryanto di Mako Paspampres, Jalan Tanah Abang II, Jakarta Pusat, Selasa (14/3/2017).
Sama seperti saat putaran pertama, TNI memastikan tak ada TPS yang berada di asrama atau pun perumahan prajurit TNI. Wuryanto menegaskan komitmen TNI yang tidak boleh berpolitik praktis.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk mengakomodir keluarga prajurit yang memiliki hak suara dalam Pilgub DKI, sudah ada pengaturan tempat pencoblosan. Keluarga prajurit bisa menyalurkan suaranya di TPS-TPS terdekat dari lingkungan tempat tinggal mereka.
"Keluarganya milih di sekitar TPS yang terdekat. Di luar asrama dan lingkungan TNI," jelas Wuryanto.
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sendiri berkali-kali menegaskan netralitas prajurit dalam pilkada. Selain itu, jenderal bintang empat tersebut juga memastikan kesiapan TNI untuk membantu Polri dalam pengamanan Pilkada.
"Jangan ada prajurit TNI yang melakukan langkah berbeda dengan pimpinannya dan jangan ada prajurit TNI yang melanggar dalam bentuk apapun. Netralitas TNI tetap harus dijaga sebagaimana rambu-rambu yang sudah disampaikan dalam Buku Saku Netralitas TNI," tegas Gatot, Selasa (14/2).
"Komitmen sudah kita sampaikan dan upaya juga sudah kita lakukan, TNI sepenuhnya mendukung tugas pengamanan Pilkada serentak, karena kita ingin proses demokrasi itu berjalan tertib, aman, damai, lancar, sehingga mencapai hasil yang diharapkan," lanjut dia.
Seperti diketahui, pencoblosan Pilgub DKI putaran kedua akan digelar pada 19 April mendatang. Dua pasangan yang lolos di putaran kedua ini adalah Basuki T Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
(elz/imk)
