Jadi Dubes Selandia Baru, Tantowi Yahya akan Genjot Turis ke RI

Jakarta - Politikus Golkar Tantowi Yahya dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Duta Besar RI untuk Selandia Baru bertempat di Wellington. Tantowi menyebut ada tiga tantangan besar yang harus dihadapinya.

Tantowi menyebut tiga tantangan itu bidang politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Secara politik, dia diakreditasikan juga ke dua negara di Pasifik, yaitu Samoa dan Kerajaan Tonga.

"Saya diminta Presiden menjalin komunikasi yang baik dengan negara-negara tersebut karena kita punya kepentingan politik yang besar di kawasan Pasifik. Bukan saja soal Papua, tapi juga isu-isu lainnya," kata Tantowi saat ditemui seusai pelantikannya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/3/2017).

Foto: dok. Istimewa

Menurut Tantowi, Presiden meminta dia melanjutkan apa yang dilakukan oleh dubes-dubes sebelumnya dan melakukan komunikasi yang lebih baik lagi dari yang sudah ada. Komunikasi yang dituntut Jokowi itu bukan hanya dengan kalangan pemerintah, tapi juga dengan kalangan parlemen, NGO, lembaga-lembaga penyiaran, dan kampus.

Di bidang ekonomi, kata Tantowi, dia akan membawa misi khusus, terutama terkait soal kerja sama perdagangan.

"Selandia Baru ini kan negara kaya. Penduduknya hanya 4,6 juta, tapi pendapatan per kapita mereka begitu tinggi. Volume dagang mereka dengan dunia itu USD 65 miliar per tahun. Tapi dengan Indonesia hanya Rp 1,3 miliar. Jadi rendah sekali. Saya dituntut bisa menjadikan perdagangan yang signifikan dalam perspektif kita tidak minus. Jadi dari Rp 1,3 miliar perdagangan kita dengan Selandia Baru, Rp 600 juta itu impor kita. Bagaimana ke depan membuat neraca ini seimbang dengan volume perdagangan yang meningkat," paparnya.

Foto: dok. Istimewa

Selain itu, lanjut Tantowi, ada sektor yang perlu kerja kolektif dari semua pihak, yaitu mengenai pariwisata.

"Penduduk New Zealand itu hanya 4,6 juta, tapi yang bepergian setiap tahun 2,5 juta. Saya rasa tidak ada negara di dunia ini yang penduduknya itu 50 persen bepergian setiap tahun. Sayangnya, dari 2,5 juta itu, kita hanya dapat 70 ribu tiap tahunnya. Sedangkan China itu bisa 1 juta. Kemudian Malaysia 300 ribu lebih, Thailand 200 ribu lebih, kita hanya 70 ribu," katanya.

"Saya harus kerja sama sektor pariwisata, bagaimana kita meningkatkan volume frekuensi orang Selandia Baru berkunjung ke kita. Satu halangan yang harus diselesaikan dalam waktu dekat adalah konektivitas. Penerbangan langsung dari Selandia ke Indonesia," tambahnya.

Tantangan lainnya, kata Tantowi, adalah soal beasiswa. Selandia Baru dikenal rajin memberikan beasiswa ke negara-negara sekitarnya, termasuk Indonesia.

"Tapi kita masih sedikit sekali. Oleh karena itu, pelajar dan mahasiswa kita masih sangat sedikit. Kami juga diminta bagaimana membangun ini supaya lebih banyak lagi siswa kita mendapatkan kesempatan sekolah atau kuliah di sana," katanya.

Sebelum dilantik Jokowi jadi Dubes untuk Selandia Baru, Tantowi merupakan anggota DPR RI Komisi I dari Fraksi Golkar. Dia mengaku telah resmi mengajukan pengunduran diri.

"Pas reses. Itu tanggal 15, karena saya sudah ada tugas dari Presiden, langsung saya bawa surat pengunduran diri. Langsung pamit dari DPR," katanya.

Tantowo tak menyangkal bila jabatan dubes ini merupakan 'jatah' untuk Golkar, yang merapat ke pemerintahan Jokowi-JK. Menurutnya, ini merupakan 'hak' untuk Golkar yang telah bergabung ke pemerintahan.

"Pada awalnya, Golkar itu ada di Koalisi Merah Putih. Berada di luar pemerintahan sebagai kekuatan penyeimbang. Tapi dinamika politik berjalan, akhirnya Golkar keluar dari Koalisi Merah Putih dan mendukung pemerintah. Ketika parpol tempat kita bernaung sudah bergabung dengan pemerintah, maka seluruh kader yang ada, baik di DPR maupun yang di luar parlemen, ya harus bersatu padu mendukung partainya dalam menyukseskan program pemerintah," paparnya.

Karena sudah menjadi partai pendukung pemerintah, lanjutnya, Golkar memiliki hak yang sama dengan parpol-parpol lain yang sudah lebih dulu bergabung, termasuk Golkar mendapatkan jatah Menteri Perindustrian.

"Golkar dapat jatah juga sebagai dubes. Alhamdulillah, saya dubes pertama setelah Golkar bergabung dengan pemerintah," tuturnya.

"Urusan menteri, partai hanya mengusulkan. Itu hak prerogatif presiden. Menteri dan dubes itu sama, pembantu presiden. Bahkan UUD mengamanatkan lebih besar lagi dari itu. Dubes itu representasi presiden, negara, dan rakyat Indonesia. Tapi tetap harus seizin presiden. Bergabung di pemerintah sekalipun, kalau presiden nggak mau, ya nggak mau, tidak terjadi," tambahnya. (rjo/idh)