Ini yang Dipelajari Pansus RUU Pemilu DPR di Jerman dan Meksiko

Jakarta - Sebanyak 30 anggota Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu berkunjung ke Jerman dan Meksiko untuk studi banding. Mereka merasa perlu melihat perbandingan sistem pemilu antara kedua negara itu dan Indonesia.

"Tujuan ke Jerman untuk mempelajari dan melihat perbandingan sistem pemilu Jerman dengan Indonesia," ungkap Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edi kepada wartawan, Senin (13/3/2017).

Lukman sendiri menjadi pimpinan delegasi DPR di Jerman. Mereka membagi menjadi dua rombongan. Sebanyak 15 anggota Pansus pergi ke Jerman, 15 lainnya ke Meksiko. Kunjungan tersebut berlangsung dari tanggal 11 hingga 16 Maret 2017.

"UU Pemilu Indonesia, sebelumnya banyak mencontoh sistem pemilu di Jerman, dan Jerman hari ini secara internal sedang melakukan evaluasi terhadap sistem yang mereka pakai, termasuk melakukan evaluasi terhadap penerapan electronic vote," jelas Lukman.

"Kita juga sedang melakukan evaluasi terhadap sistem pemilu kita, terutama berkenaan dengan upaya memperkecil kesenjangan proporsionalitas (disproporsionalitas), district magnitude, formula konversi suara ke kursi dan penataan daerah pemilihan," imbuhnya.

Selain itu, Pansus RUU Pemilu, menurut Lukman, ingin mendapat keyakinan penuh soal penerapan electronic vote. Dalam draf RUU Pemilu, diatur soal rencana penerapan electronic vote di Indonesia meski, menurut Pansus DPR, pemerintah masih ragu-ragu.

"Sementara di Jerman saat ini justru sedang dievaluasi penerapan e-vote tersebut. Soal ini menjadi penting untuk mendapat masukan yang komprehensif sehingga, ketika kita memutuskan penggunaan e-vote, potensi kegagalannya bisa kita perkirakan," tutur Lukman.

Sementara itu, soal alasan Pansus RUU Pemilu ke Meksiko adalah negara-negara Amerika Latin dianggap paling menyerupai Indonesia. Menurut Lukman, Meksiko merupakan contoh yang lengkap untuk membandingkan sistem presidensial, multipartai, pemilu serentak, dan pilihan-pilihan threshold (ambang batas) yang akan diterapkan pada Pemilu 2019 nanti.

"Termasuk untuk memperdalam implikasi sistem yang dipakai terhadap potensi divided goverment. Kemudian secara spesifik, di Meksiko, Pansus ingin mendapatkan gambaran yang lengkap tentang peradilan pemilu, mulai aspek filosofis, kelembagaan, sampai kepada aspek teknis acara peradilannya," urainya.

Pansus RUU Pemilu, disebut Lukman, sebenarnya sudah mendapat banyak masukan dari ahli dalam negeri. Meski begitu, menurut politikus PKB ini, hal tersebut masih dirasa kurang cukup.

"Terus terang kami merasa kurang mendapat masukan tentang perbandingan dengan negara lain. Kami mendapatkan informasi yang minim tentang itu. Padahal pengalaman negara lain itu penting dalam rangka memperkirakan implikasi dari berbagai pilihan opsi yang ditawarkan," aku Lukman.

"Terlalu banyak varian yang ditawarkan para ahli pemilu kita, dan umumnya terfragmentasi secara subjektif, terpengaruh dengan latar belakang politiknya masing-masing," sambungnya.

Pansus, menurut Lukman, memerlukan pesan objektif dari berbagai opsi yang ditawarkan. Dengan demikian, sistem pemilu Indonesia yang diputuskan dalam pembahasan adalah benar-benar yang paling tepat.

"Pansus ingin menangkap pesan objektif dari berbagai opsi yang ditawarkan, sehingga pilihan kita bisa semata-mata demi kepentingan konsolidasi demokrasi Indonesia yang ideal," tandas Lukman. (elz/imk)