Cerita Mahasiswa RI Bicara Hukou Policy di Harvard University

Jakarta - Angin dingin menyapa sesaat Yudi Ashari Putra meninggalkan terminal kedatangan Bandara Internasional Logan. Sejenak mahasiswa Prodi Internasional Relations, President University, itu berhenti.

Ia rasakan angin dingin Boston. Pandangannya merekam keseluruhan lansekap bandara dan lalu lalang penumpang yang dulu hanya ia temui di buku-buku. Akhirnya sampai juga kakinya menjejak tanah Amerika Serikat (AS) sebagai salah satu peserta Harvard Project for Asian and International Relations (HPAIR) Conference, sebuah konferensi gelaran Harvard University, kampus paling terkenal dan bergengsi di dunia.

Hukou Policy yang diterapkan di China mendapatkan sorotan internasional. Kebijakan yang dianggap 'apartheid' terhadap kelompok pekerja perkotaan yang ber-KTP luar daerah ini dibahas dalam Panel Masalah Kemanusiaan dalam rangkaian Konferensi Harvard Project for Asian and International Relations (HPAIR) di Harvard University, 17-21 Februari 2017.

Hukou Policy adalah kebijakan di China sejak tahun 1950-an yang melekatkan layanan kesehatan dan sejumlah layanan dasar lainnya dengan tempat tinggal. Akibatnya, ketika China mengalami booming pembangunan dalam beberapa dekade belakangan, banyak warga desa yang menyerbu kota untuk bekerja sebagai kuli bangunan, pembantu rumah tangga dan pekerjaan informal lainnya.

Karena mereka tinggal tidak sesuai dengan KTP-nya, maka mereka pun tidak bisa mengakses sejumlah layanan dasar di kota tempat mereka bekerja. Sekitar 10.000 orang dilaporkan meninggal dikaitkan dengan sulitnya mendapatkan layanan dasar akibat kebijakan hukou.

"Para peserta panel ini menyepakati bahwa kebijakan itu melanggar hak-hak dasar warga negara dan merekomendasikan pencabutannya atau reformasi besar-besaran," kata Yudi Ashari Putra, Senin (13/3/2017).

Yudi Ashari Putra Foto: Dok President University

Mahasiswa Program Studi Internasional Relations President University ini mengatakan bahwa bahasan tersebut terasa dekat dengan kondisi Indonesia saat ini meski tidak sepenuhnya sama.

"Membicarakannya dengan para delegasi 50-an negara dan pembicara yang sangat kompeten merupakan pengalaman luar biasa. Saya mendapatkan pengalaman langsung bagaimana masalah sekompleks ini dikuliti dan dianalisis," kata pria kelahiran 2 Juli 1994 ini.

Masa kecil dan remaja Yudi dihabiskan di Desa Sukajaya, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan. Sang ibu yang seorang buruh tani terus memompa semangat agar anaknya yang bercita-cita menjadi diplomat ini sukses.

Yudi bersyukur lolos menjadi salah satu peserta Konferensi ke-25 HPAIR. Bukan hanya membahas studi kasus, Yudi dan 300-an peserta lainnya juga berkesempatan bertemu sejumlah petinggi PBB, seperti Direktur Pelaksana United Nations International Children's Emergency Fund (Unicef) dan Direktur Pelaksana UN Women.

"Eksposur terhadap ajang seperti ini sangat penting bagi mahasiswa hubungan internasional. Bukan hanya mendapatkan data-data terbaru, saya juga belajar tentang cara berkomunikasi para pemimpin tersebut dan tentunya menjalin jejaring dengan peserta lainnya," kata bungsu dari 3 bersaudara ini.

Bagi Yudi, menghadiri konferensi ini seperti melakukan magang di lembaga PBB. Bukan hanya mendapatkan materi dari para dosen Harvard University, Massachusetts Institute of Technology (MIT) dan Direktur Pelaksana United Nations International Children's Emergency Fund (Unicef) dan Direktur Pelaksana UN Women, Yudi juga berkesempatan mempraktikkan resolution drafting secara langsung.

Sesi guest lecture oleh Direktur Pelaksana Unicef sangat membekas bagi Yudi. Nara sumber menceritakan kondisi anak-anak di wilayah konflik di Afrika. Kebanyakan lingkar lengan mereka adalah yang terkecil dibanding anak-anak dari daerah lain. Hal ini menunjukkan bahwa konflik sangat membuat siapa pun menderita, terutama anak-anak.

Sesi ini sangat membantunya yang sedang menulis skripsi tentang 'the roles of Unicef in protecting the life of children in Syria during the current civil war'.
Tentu saja untuk berpartisipasi dalam konferensi ini tidaklah mudah. Ribuan peserta –termasuk lulusan S2 atau para staf perusahaan multinasional— mendaftar dan hanya sebagian saja yang lolos ke tahap wawancara.

Foto: Dok President University

Dalam konferensi ini pula Yudi dan delegasi lainnya ditantang memecahkan studi kasus hukou policy tersebut secara berkelompok (1 tim terdiri dari 3-5 orang).

"Di sini saya belajar resolution drafting secara nyata," ujar mahasiswa akhir asal Lampung ini.

"Lingkungan berbahasa Inggris di President University membantu saya perform dengan baik dalam konferensi ini. Pergaulan saya dengan mahasiswa asing di President University membuka mata saya tentang perbedaan budaya dan sudut pandang, sebuah pemahaman yang harus dimiliki bagi mereka yang berinteraksi di forum global seperti ini," lanjutnya. (ega/ega)