Temui Korban Gusuran, Ketua MPR: Pemimpin Harusnya Tidak Menindas

Jakarta - Ketua MPR Zulkifli Hasan menemui korban penggusuran Bukit Duri, Kampung Akuarium, dan Kalijodo yang kini tinggal di Sekretariat Ciliwung Merdeka, Tebet, Jakarta Selatan. Dia menerima beberapa aduan dari warga korban penggusuran.

Nafsiyah, korban penggusuran asal Bukit Duri, mengadukan nasibnya yang digusur tanpa ganti rugi. Dia mengaku selama ini selalu membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).

"Padahal selalu membayar PBB. Terima kasih Bapak Ketua MPR mau dengar keluhan warga. Selama ini kami ketakutan karena tidak ada yang melindungi, Pak," ucapnya di Sekretariat Ciliwung Merdeka, sebagaimana informasi dari siaran pers MPR, Jumat (10/3/2017).

Selain Nafsiyah, korban penggusuran lain mengeluhkan nasibnya. Korban penggusuran asal Kampung Akuarium, Darma Yani, mengaku kehilangan rumahnya tanpa ganti rugi.

"Tanpa mempedulikan anak kecil. Kami dianggap musuh negara karena diusir tanpa musyawarah. Apakah kami musuh negara?" keluhnya.

Menanggapi keluhan itu, Zulkifli menegaskan langkah yang dilakukan oleh Pemprov DKI adalah sebuah kesalahan. Dia pun mengingatkan, seorang pemimpin seharusnya melakukan musyawarah terlebih dulu sebelum mengambil keputusan.

"Pemimpin harusnya berpihak pada rakyat, bukan malah menindas. Perlakukan rakyat sebagai saudara, bukan musuh negara. Di Pancasila, tegas (disebut) soal prinsip musyawarah mufakat. Maka menggusur tanpa musyawarah itu jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila," katanya.

Pada kesempatan itu, kehadiran Zulkifli langsung disambut oleh Koordinator Ciliwung Merdeka Sandyawan Sumardi. Tokoh masyarakat Jaya Suprana juga tampak dalam kunjungan itu. (gla/dnu)