Di KPK, Dirjen Dukcapil Bahas Pemanfaatan Data e-KTP

Jakarta - Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh membahas optimalisasi pemanfaatan data kependudukan dalam e-KTP. Menurut Zudan, data itu nantinya dapat digunakan untuk keperluan pemberian berbagai subsidi dan aktivitas perbankan.

"Jadi kita dengan KPK bekerja sama agar semua data kependudukan itu bisa dimanfaatkan secara optimal. Misalnya, untuk subsidi, untuk pemberian beras miskin, subsidi tani dan semua perbankan menggunakan NIK," kata Zudan di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (10/3/2017).

Dia juga menyatakan pembahasan bukan seputar tender terkait dengan e-KTP yang saat ini dilakukan Kemendagri. Menurutnya tender tersebut telah selesai dan menunggu proses penandatanganan.

"Sudah pemenangnya sudah ada, terus sekarang ini sedang menunggu masa sanggah. Tanggal 15 itu jadwalnya tandatangan kontrak," jelasnya.

Namun, Zudan mengaku tidak ingat nama perusahaan yang menang tender untuk pengadaan kebutuhan e-KTP yang baru saja dilakukan Kemendagri. Dalam proses ini, Kemendagri menurut Zudan telah menggandeng BPKP dan Inspektorat Jenderal untuk mengawasi proses tender.

"Nggak ingat saya, di ULP di Sekretariat Jenderal itu namanya. Kita dengan BPKP dan Inspektorat Jenderal. Karena KPK kan nggak ikut di dalam proses-proses seperti itu," ucap Zudan.



Dia menyebut saat ini proses perekaman e-KTP sudah mencapai 97 persen dan ditargetkan selesai tahun ini. Tender dengan nilai sekitar Rp 100 miliar yang baru digelar oleh Kemendagri tersebut ditujukan agar proses pengerjaan e-KTP dapat tuntas tahun ini.

"Saat ini khusus KTP-el sudah 97 persen, kurang 6 juta penduduk lagi. Targetnya Insya Allah tahun ini kita selesaikan,"

"Saya nggak ingat teknis itu, kira-kira di bawah Rp 100 miliar. Itu untuk 7 juta keping (e-KTP)," jelasnya. (HSF/fdn)