Kasus Suap EKP, KPK Panggil Kepala Kanwil Pajak Jakarta

Jakarta - KPK memanggil Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Muhammad Haniv terkait dugaan suap pengurusan pajak PT EK Prima (EKP) Ekspor Indonesia. Haniv dipanggil sebagai saksi.

"Dipanggil sebagai saksi untuk tersangka HS (Handang Soekarno)," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Jumat (10/3/2017).

Nama Haniv kerap disebut dalam proses persidangan kasus ini dengan terdakwa Country Director PT EKP, Ramapanicker Rajamohanan Nair.

Haniv disebut di persidangan, mengintervensi Johnny Sirait yang merupakan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA) Enam, Kalibata, Jakarta Selatan terkait pembatalan pencabutan dokumen pengusaha kena pajak (PKP) PT EKP.

Dia mengaku mengalami intervensi saat Wahono Saputro (Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyelidikan Kanwil DJP Jakarta Khusus) datang ke kantornya. Saat itu, menurut Johnny, Wahono membawa pesan dari Haniv agar PKP PT EKP dibatalkan.

Namun, Johnny tak kunjung membatalkan pencabutan PKP atas PT EKP. Alhasil, Haniv pun memarahinya.

Untuk diketahui, pembatalan pencabutan PKP itu akan meringankan beban pajak PT EKP. Karena bila usahanya tak terdaftar di kantor pelayanan pajak, maka tax yang dibebani negara kepada perusahaan akan lebih tinggi. Hal itu juga berdampak pada proses tax amnesty perusahaan.

Dalam perkara korupsi ini, Ramapanicker didakwa menyuap pejabat pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) bernama Handang Soekarno sebesar USD 148.500 atau Rp 1,9 miliar.

Ramapanicker disebut menjanjikan Rp 6 miliar kepada Handang untuk memuluskan beberapa masalah pajak perusahaannya. (HSF/fdn)