DPR Kecam Dominasi Militer di Lingkungan Dephan

Jakarta - DPR menyayangkan dominasi militer di lingkungan eselon I Dephan. Banyaknya pejabat dari lingkungan militer dinilai sebagai langkah mundur Dephan."Kami menyayangkan sekali walaupun Menhan menyatakan ini jabatan sipil, tapi suasananya sangat kental dengan suasana militer, terutama AD," kata Anggota Komisi I dari FPDIP Amris Hasan di gedung MPR/DPR, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta, Senin, (18/4/2005). Padahal, lanjutnya, sebelumnya berbagai kalangan telah memuji langkah Dephan melakukan sipilisasi."Sebagai orang sipil, Menhan seharusnya lebih sensitif membaca kondisi yang ada. Apalagi, hal ini sudah pernah dibicarakan saat rapat dengan Komisi I," katanya.Amris juga membantah terjadinya militerisasi ini akibat lemahnya UU TNI, karena UU TNI memang tidak mungkin membuat dikotomi mencolok antara sipil dan militer.Sementara itu, ketua DPR Agung Laksono juga memberikan penilaian yang sama. Menurutnya, dalam sidang komisi hal ini bisa dipertanyakan karena sebetulnya DPR menginginkan Dephan sebagai pencerminan orang-orang sipil. "Mudah-mudahan ke depan Dephan lebih konsisten dalam bersikap," tandasnya.Mengenai surat dari wapres tentang rekomendasi pejabat eselon I, Amris menegaskan, Menhan tetap memiliki wewenang penuh sebagai menteri untuk menolak, dan seharusnya lebih sensitif dalam menentukan pejabat yang akan diangkat.Sedangkan Agung menyatakan, surat semacam itu sudah tidak pada zamannya lagi dikeluarkan. "Sebaiknya dihindarkan saja," tegasnya. (umi/)